Pemberontakan PRRI Permesta - Latar Belakang, Kronologis, Tujuan, Dampak, dan Upaya Penumpasan
Pijar Belajar
||0 Minute Read|Review
5.0
Pemberontakan PRRI (Permesta) adalah salah satu babak penting dalam sejarah Indonesia yang mencerminkan ketegangan politik dan sosial pada masa itu. Pemberontakan ini terjadi pada awal tahun 1950-an dan memiliki dampak jangka panjang terhadap stabilitas negara.
Dalam artikel ini, Pijar Belajar akan ajak kamu untuk mengulas latar belakang, penyebab, perkembangan, serta akibat dari Pemberontakan PRRI Permesta. Sudah siap belajar? Yuk, simak penjelasan di bawah ini.
Baca juga: Tujuan Pemberontakan RMS dan Latar Belakangnya
Apa Latar Belakang Pemberontakan PRRI dan Permesta?
Pemberontakan PRRI dan Permesta merupakan peristiwa konflik di Indonesia yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. Pergolakan ini terjadi karena ketidaksetujuan masyarakat di beberapa daerah atas kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
Pemerintah pusat dianggap tidak adil terhadap daerah, ditambah lagi dengan kecondongan pemerintah, yaitu Presiden Soekarno terhadap partai komunis.
Latar belakang terjadinya pemberontakan PRRI adalah kekecewaan di tubuh Angkatan Darat atas rendahnya tingkat kesejahteraan tentara di wilayah Sulawesi dan Sumatera. Hal tersebut mendorong adanya penentangan di tubuh Angkatan Darat terhadap Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).
Pemerintah pusat yang tidak adil dalam hal alokasi dana pembangunan mendorong tokoh militer dan sipil di daerah membentuk dewan daerah di Desember 1956 dan Februari 1957 sebagai alat perjuangan tuntutan. Pemberontakan PRRI atau Permesta diawali dengan membentuk dewan di 4 daerah berikut:
- Sumatera Utara membentuk Dewan Gajah dipimpin oleh Kolonel Maludin Simbolon
- Sulawesi Utara membentuk Dewan Manguni dipimpin oleh Kolonel Ventje Sumual
- Sumatera Barat membentuk Dewan Banteng dipimpin oleh Letkol Ahmad Husein
- Sumatera Selatan membentuk Dewan Garuda dipimpin oleh Letkol Barlian
Dewan-dewan yang ada di daerah tersebutlah yang akhirnya mengambil alih kekuasaan yang dipegang pemerintah daerah. Tindakan dewan daerah didukung oleh tokoh sipil dari pusat seperti Mohammad Natsir, Burhanuddin Harahap dan Syafruddin Prawiranegara.
Tujuan Pemberontakan Permesta
Pemberontakan oleh PRRI dan Permesta sering disebut sebagai gerakan deklarasi politik untuk memperjuangkan Indonesia dan bukan untuk melepaskan diri dari negara republik Indonesia. Meski sering disebut secara bersama-sama, sebenarnya terdapat perbedaan PRRI dan Permesta.
Permesta adalah gerakan yang berbasis di Indonesia bagian Timur meliputi Maluku, Kepulauan Nusa Tenggara, Sulawesi. Sementara PRRI berbasis di Sumatera.
Pemberontakan Permesta terjadi karena adanya ketidakadilan yang dirasakan oleh pemerintah daerah Sulawesi atas kebijakan pemerintah pusat terkait pembagian pendapatan negara.
Selain itu, tokoh pimpinan kedua gerakan ini juga berbeda karena Permesta berdiri melalui proklamasi yang disampaikan oleh Letkol Ventje Sumual.
Gubernur Sulawesi beberapa kali menemui Menteri Dalam Negeri R. Sunarjo dan Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo demi mengajukan otonomi daerah lebih besar di wilayah Indonesia Timur. Namun upaya musyawarah tersebut tidak menghasilkan apa-apa.
Gagalnya musyawarah ini membuat tokoh di Indonesia Timur memilih mendeklarasikan Permesta. Mereka pun memilih memutus hubungan dengan Kabinet Djuanda selaku pemegang kekuasaan di pusat.
Bagaimana Pemberontakan PRRI dan Permesta Terjadi?
Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa latar belakang pemberontakan PRRI dan Permesta diawali dengan rasa ketidakpuasan daerah di Indonesia terhadap pemerintah pusat yang dianggap tidak adil dalam alokasi dana pembangunan daerah.
Krisis yang berpotensi menimbulkan gejolak pemberontakan ini sebenarnya sudah berusaha diatasi melalui jalan musyawarah oleh Perdana Menteri Juanda dan KSAD Abdul Haris Nasution. Namun, usaha ini menemui kegagalan.
Letkol Ahmad Husein kemudian menuntut Kabinet Djuanda di pemerintahan pusat agar mengundurkan diri serta mengultimatum agar mandat diserahkan kembali ke presiden. Namun ultimatum Letkol Ahmad Husein ditolak pemerintah pusat.
Penolakan tuntutan ini berbuntut panjang dengan dideklarasikannya pendirian Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) pada tanggal 15 Februari 1958 di wilayah Padang, Sumatera Barat oleh Letkol Achmad Hussein. PRRI kemudian mengangkat Perdana Menteri Mr. Syafruddin Prawiranegara.
Mr. Syafruddin Prawiranegara melihat pembentukan PRRI ini bukan dalam rangka memisahkan diri dari Indonesia melainkan hanya upaya menyelamatkan negara dari kekacauan akibat pengaruh PKI yang besar di pemerintahan pusat.
Sementara itu, Permesta atau Perjuangan Semesta dideklarasikan lebih awal dari PRRI yakni tanggal 2 Maret 1957 oleh Letkol Ventje Sumual yang membacakan naskah proklamasi bernama Staat van Oorlog en Beleg (SOB). Arti dari judul naskah tersebut adalah "Negara Sedang Darurat Perang".
Di dalam naskah tersebut disampaikan bahwa wilayah Teritorium VII atau Makasar sedang dalam kondisi perang. Permesta berawal dari adanya ketidakpuasan daerah yakni Sulawesi terhadap kebijakan pembagian pendapatan negara terhadap wilayah Indonesia Timur.
Gubernur Sulawesi saat itu yakni Andi Pangerang Pettarani menuntut otonomi lebih besar untuk wilayah Indonesia Timur namun tidak digubris. Hingga akhirnya Panglima Letkol Ventje Sumual memproklamasikan kondisi darurat perang di wilayah Indonesia Timur.
Oleh karena itu, deklarasi pendirian PRRI disambut antusias oleh tokoh masyarakat yang ada di Manado, Sulawesi Utara.
Dampak Pemberontakan PRRI Permesta
Pemberontakan PRRI dan Permesta menimbulkan dampak korban jiwa dan kerugian materiil yang cukup besar baik dari pihak pemerintah Indonesia, sipil maupun pemberontak. Dampak adanya PRRI adalah sebanyak 22.174 menjadi korban jiwa dan 4 ribu lebih korban mengalami luka-luka.
Selanjutnya, 8.072 orang menjadi tawanan perang yang menyebabkan kondisi negara menjadi tidak stabil dan hubungan persaudaraan menjadi renggang. Kemudian, kondisi perekonomian negara dan di daerah juga menjadi tidak stabil.
Meskipun berdampak negatif, namun pemberontakan PRRI dan Permesta juga memberi dampak positif untuk meningkatkan kepedulian pemerintah pusat terhadap kondisi pembangunan di daerah.
Tokoh Pemberontakan PRRI dan Permesta
Hayo, ada yang tahu nggak siapa yang memimpin pemberontakan PRRI Permesta? Pemimpin pemberontakan Permesta adalah Letkol Ventje Sumual selaku Panglima TT VII. Sementara pemberontakan oleh PRRI dipimpin oleh Letkol Ahmad Husein. Kemudian tokoh yang diangkat sebagai Perdana Menteri PRRI yakni Mr. Syafruddin Prawiranegara.
PRRI juga didukung oleh kabinet Muhammad Natsir, Sumito Djojoadikusumo, Burhanuddin Harahap dan Simbolon. Pemberontakan PRRI juga didukung oleh beberapa tokoh sipil terutama tokoh partai Masyumi yang memang anti PKI.
Bagaimana Upaya Penumpasan Pemberontakan PRRI Permesta?
Dalam rangka untuk mengatasi pemberontakan PRRI dan Permesta, pemerintah pusat melakukan beberapa upaya baik upaya damai melalui jalur musyawarah dan operasi militer.
1. Jalur Damai
Pemerintah pusat mengadakan upaya damai dengan kubu Permesta di tanggal 5 Januari 1960 melalui perundingan yang dihadiri Samuel Hein "Tjame" dan Tumbelaka.
Permesta setuju mengakhiri pemberontakan di tanggal 17 Desember 1960 karena pemerintah pusat setuju membagi provinsi Sulawesi menjadi dua, yakni Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara.
Resmi berakhirnya Permesta ditandai dengan Somba yang bersedia menyerahkan diri dan menandatangani naskah penyelesaian Permesta. Pemerintah juga memberikan amnesti dan abolisi kepada siapa saja yang terlibat Permesta.
2. Operasi Militer
Beberapa operasi militer yang dijalankan pemerintah untuk menumpas pemberontakan PRRI dan Permesta adalah Operasi Tegas, Operasi Merdeka dan Operasi Sadar. Operasi Tegas dilaksanakan di wilayah Pekanbaru oleh Letnan Kolonel Kaharuddin Nasution.
Selanjutnya, ada Operasi Sapta Marga II yang termasuk ke dalam operasi merdeka dipimpin oleh Mayor Agus Prasmono di Gorontalo. Sementara itu, Operasi Sadar dipimpin Letkol Ibnu Sutowo dengan tujuan menuntaskan pemberontakan PRRI dan Permesta yang ada di Sumatera Selatan.
Pada bulan Oktober 1961, operasi militer TNI berhasil merebut seluruh wilayah yang dikuasai Permesta. Gerakan Permesta sulit ditumpas dibanding pemberontakan lainnya sebab pemberontakan ini memperoleh bantuan dari pihak asing, yaitu Amerika Serikat.
Amerika Serikat yang membantu pemberontakan disampaikan oleh Allen Lawrence Pope. Allen Pope menjelaskan bahwa alasan pemberontakan Permesta mendapat dukungan dari AS karena adanya kekhawatiran Indonesia akan jatuh ke tangan pihak komunis, yang saat itu menjadi musuh bebuyutan AS.
Apalagi, saat itu posisi partai komunis saat itu di pemerintahan pusat Jakarta kian menguat. Bukti adanya keterlibatan AS di dalam pemberontakan adalah ketika pesawat yang dikemudikan oleh pilot Allen Pope ditembak jatuh melalui operasi CIA.
__________________________________________________________________
Baca juga: Latar Belakang Pemberontakan Andi Azis | Sejarah Kelas XII
Gimana? Sudah semakin paham, kan, dengan peristiwa pemberontakan PRRI dan Permesta ini?Pemberontakan PRRI dan Permesta adalah pemberontakan yang bermarkas di Sumatera dan daerah Indonesia Timur terutama Sulawesi. Pemberontakan ini terjadi akibat ketidakadilan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat terhadap pembagian pendapatan negara ke daerah luar Jawa.
Cari tahu lebih banyak tentang pemberontakan PRRI Permesta ini bareng Pijar Belajar, yuk! Pijar Belajar telah merangkum peristiwa pemberontakan PRRI Permesta dan peristiwa sejarah lainnya dalam bentuk rangkuman materi belajar yang pastinya seru banget untuk dipahami.
Selain itu, pastikan kamu juga mengerjakan latihan soalnya, ya, supaya kamu bisa mengetahui sejauh mana pemahaman kamu terhadap materi ini.
Yuk, download Pijar Belajar atau klik banner di bawah ini untuk mulai belajar seru sekarang!