Masa Demokrasi Terpimpin - Kebijakan Ekonomi dan Politik

Sobat Pijar, tahukah kamu bahwa semenjak kemerdekaan Indonesia, negara ini telah beberapa kali melakukan pergantian sistem perpolitikan dan kepemimpinan? Indonesia pernah menerapkan sistem atau masa demokrasi liberal yang kemudian diubah menjadi masa demokrasi terpimpin.

Peralihan dari sistem demokrasi liberal yang sudah diterapkan selama 9 tahun menjadi demokrasi terpimpin dikarenakan sistem liberal tidak sesuai dengan semangat bangsa Indonesia. Oleh karena itu, demokrasi terpimpin pun dipilih sebagai penggantinya.

Masa demokrasi terpimpin berlangsung cukup lama yakni 7 tahun sejak dikeluarkannya Dekrit Presiden hingga jatuhnya kekuasaan Soekarno. Selama berlangsungnya sistem demokrasi terpimpin, negara ini telah menerapkan beberapa kebijakan ekonomi maupun politik. Kira-kira seperti apa, ya? Yuk, simak penjelasannya berikut ini. 

Baca juga: 7 Kabinet pada Masa Demokrasi Liberal di Indonesia

Kebijakan Politik Pada Masa Demokrasi Terpimpin

Sistem politik demokrasi terpimpin memusatkan seluruh kebijakan pemerintahan di tangan pemimpin negara. Sistem demokrasi terpimpin dijalankan setelah Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden di tanggal 5 Juli 1959. 

Di dalamnya memuat 3 ketentuan pokok berupa pembubaran konstituante, memberlakukan kembali UUD 1945, membentuk MPRS. Di bawah ini kebijakan Soekarno pada masa demokrasi terpimpin di bidang politik:

1. Pembebasan Irian Barat

Salah satu kebijakan politik penting yang dijalankan oleh kabinet masa demokrasi terpimpin dan menjadi program kerja wajib adalah pembebasan Irian Barat. 

Masalah Irian Barat bermula sejak Konferensi Meja Bundar tahun 1949 yang menetapkan bahwa Irian Barat akan ditentukan penyelesaiannya satu tahun setelahnya antara pemerintah Indonesia dengan Belanda. 

Hanya saja Belanda justru menunda-nunda penyelesaian persoalan Irian Barat sehingga Presiden Soekarno menetapkan bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia belum tuntas hingga Irian Barat kembali menjadi bagian NKRI.

Ada 4 cara yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk membebaskan Irian Barat yakni konfrontasi politik, konfrontasi diplomasi, konfrontasi militer, dan konfrontasi ekonomi:

a) Konfrontasi Politik 

Indonesia melakukan konfrontasi politik dengan Belanda terkait Irian Barat dengan cara membatalkan hasil KMB di tahun 1956. Hal ini dituangkan di dalam UU Nomor 13 tahun 1956. Kabinet Ali Sastroamidjojo membentuk pemerintahan sementara Irian Barat di wilayah Soasiu, Tidore. 

Dibentuknya pemerintahan sementara untuk menunjukkan bahwa Irian Barat resmi menjadi bagian provinsi Indonesia. Provinsi ini dipimpin oleh Gubernur Zainal Abidinsyah yang merupakan bangsawan Tidore. Pemerintah juga membentuk front Nasional Pembebasan Irian Barat di 10 Februari 1958. 

Pada masa demokrasi terpimpin bertepatan dengan hari kemerdekaan tahun 1960, Indonesia secara resmi memutuskan hubungan diplomatik dengan kerajaan Belanda.

b) Perjuangan Diplomasi 

Indonesia juga melalui beberapa perjuangan diplomasi baik secara bilateral antara pemerintah Indonesia dengan Kerajaan Belanda maupun mengangkat isu ini di beberapa forum internasional. 

Indonesia pernah mengangkat isu Irian Barat ke forum Konferensi Colombo di bulan April 1954, kemudian Konferensi Asia Afrika di bulan April 1955. Indonesia mengirimkan diplomat seperti Notowidagdo, Subandrio, Zairin Zain, Mukarto, Adam Malik, Alex Alatas dan Ganis Harsono. 

Melalui Konferensi Colombo dan Konferensi Asia Afrika, Indonesia berhasil memperoleh dukungan luar biasa dari negara peserta. Kemudian Indonesia juga mengangkat isu Irian Barat selama periode 1954 sampai 1957 di sidang umum PBB. 

Sayangnya upaya Indonesia di sidang umum PBB ini tidak membuahkan hasil karena tidak memperoleh dukungan mencapai 2/3 anggota sidang.

c) Konfrontasi Ekonomi

Sejak tanggal 5 Desember 1957, pemerintah Indonesia melarang maskapai penerbangan Belanda untuk terbang di atas langit atau mendarat di wilayah Indonesia. Pemerintah juga membatalkan utang-utang yang disetujui di KMB terhadap Belanda senilai 3.661 juta gulden. 

Pemerintah juga melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan Belanda di tanah air termasuk maskapai penerbangan seperti Nederlandsche Handels Maatschappij (HM) dan KLM berdasarkan PP Nomor 23 1958. Pasar komoditas Belanda yang ada di Rotterdam Belanda juga dipindahkan ke Bremen di Jerman.

d) Konfrontasi Militer

Indonesia berusaha melakukan konfrontasi militer dengan Kerajaan Belanda dengan membeli persenjataan dari blok Timur, khususnya Uni Soviet. Jenderal A.H. Nasution sebagai Menteri Keamanan Nasional yang memimpin proses pembelian ini. 

Demi mendorong upaya pengembalian Irian Barat, Presiden Soekarno juga membentuk Tri Komando Rakyat atau Trikora pada masa demokrasi terpimpin di tanggal 19 Desember 1961. Pengumuman ini disampaikan di Yogyakarta saat peringatan Agresi Militer Belanda II. Isi dari Trikora adalah:

1. Mengibarkan sang saka Merah Putih di Irian Barat
2. Menggagalkan usaha pembentukan negara boneka Papua Belanda
3. Mempersiapkan mobilisasi umum setiap elemen bangsa Indonesia untuk berjuang mempertahankan kesatuan dan kemerdekaan tanah air dan bangsanya

Selanjutnya di tanggal 13 Januari 1962, pemerintah juga membentuk Komando Mandala yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Soeharto di Makasar dalam misi Pembebasan Irian Barat.

2. Konfrontasi Malaysia

Di masa demokrasi terpimpin, Presiden Soekarno memegang kendali penuh terhadap arah perpolitikan luar negeri tanah air. Pada tahun 1961, Presiden Soekarno mengeluarkan kebijakan luar negeri konfrontasi Malaysia tanggal 27 Mei 1961. 

Konfrontasi dikeluarkan atas rencana Lee Kuan Yu dari Republik Singapura dan Tengku Abdul Rahman dari persekutuan Tanah Melayu untuk bergabung dan membentuk Federasi Malaysia. 

Gagasan pembentukan Federasi Malaysia ditentang Filipina dan Indonesia. Filipina tidak setuju karena daerah Sabah di Kalimantan Utara secara historis dianggap merupakan milik Sultan Sulu dari Filipina. Sementara Presiden Soekarno menentang ide ini karena beranggapan bahwa Federasi Malaysia adalah proyek neokolonialisme Inggris untuk mengamankan kekuasaannya di Asia Tenggara. 

Selanjutnya diadakan Konferensi Maphilindo (Malaysia, Filipina, dan Indonesia) tanggal 31 Juli - 5 Agustus 1963 di Filipina. Ada 3 resolusi penting yang dihasilkan dari Konferensi Maphilindo yakni Komunike Bersama, Persekutuan Manila dan Deklarasi Manila.

Inti dari ketiga resolusi ini adalah Filipina dan Indonesia setuju atas pembentukan Federasi Malaysia apabila masyarakat Kalimantan Utara setuju usulan tersebut. Negara ini pun meminta bantuan Sekjen PBB untuk melakukan penyelidikan terhadap kehendak rakyat Sabah dan Sarawak. 

Sayangnya, belum selesai tim PBB melaksanakan tugasnya, Malaysia dan Singapura mengumumkan pembentukan Federasi Malaysia. Hal ini memicu pemutusan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Malaysia di tanggal 17 September 1963. Selanjutnya di tanggal 21 September Indonesia memutus hubungan ekonomi dengan Singapura, Malaysia, Sabah dan Serawak. 

Karena setiap upaya diplomasi yang dilakukan menghadapi kebuntuan, Presiden Soekarno menyerukan Dwi Komando Rakyat di tanggal 3 Mei 1964. Dwikora yang disampaikan di masa demokrasi terpimpin ini terdiri dari dua poin:

1. Meningkatkan ketahanan revolusi Indonesia 
2. Membantu perjuangan revolusioner masyarakat Serawak, Sabah, Manila, Singapura, dan Berunai untuk membubarkan negara boneka Malaysia

Penyimpangan kebijakan politik luar negeri pada masa demokrasi terpimpin adalah pembentukan komando penyerangan yang disebut Komando Mandala Siaga berdasarkan keputusan Dwikora. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif Indonesia.

3. Politik Mercusuar

Politik Mercusuar yang dijalankan Presiden Soekarno menjadi salah satu penyimpangan demokrasi terpimpin karena proyek ini bertujuan untuk menonjolkan kemegahan Indonesia di mata dunia dan bukan demi kesejahteraan rakyat.

Demi mewujudkan ambisi Presiden Soekarno untuk menjadikan Indonesia sebagai mercusuar penerang jalan negara NEFO (New Emerging Force), Presiden Soekarno melaksanakan beberapa proyek bernilai milyaran Rupiah di masa demokrasi terpimpin seperti di bawah ini:

1. Pembangunan gedung Stadion Senayan Jakarta
2. Pembangunan icon kota Jakarta Monumen Nasional atau Monas 
3. Menyelenggarakan Asian Games IV 
4. Menyelenggarakan pesta olahraga Games of The New Emerging Force (Ganefo) tahun 1963 
5. Pembangunan kawasan pertokoan Sarinah

Politik mercusuar menjadi salah satu penyebab mengapa demokrasi terpimpin mengalami kegagalan karena proyek ini telah menghabiskan dana sangat besar.

Kebijakan Ekonomi Pada Masa Demokrasi Terpimpin

Pada masa demokrasi terpimpin presiden mengeluarkan beberapa kebijakan ekonomi termasuk pengaturan ekonomi dengan sistem komando ke seluruh negeri. Pada masa ini, presiden merancang program pembangunan nasional semesta berencana dengan memaksimalkan peran BUMN serta koperasi.

1. Membentuk Dewan Perancang Nasional

Contoh demokrasi terpimpin dalam hal kebijakan ekonomi adalah pembentukan Dewan Perancang Nasional (Deparnas) berdasarkan UU Nomor 80 tahun 1958. Tugas dari Deparnas adalah mempersiapkan RUU Pembangunan Nasional dan melakukan evaluasi terhadap progress pembangunan.

Pada awalnya, Deparnas dipimpin oleh Muhammad Yamin, namun pada 1963 dewan perancang ini dipimpin langsung oleh Presiden Soekarno dan diganti nama menjadi Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

2. Senering

Kebijakan sanering mata uang pada masa demokrasi terpimpin adalah kebijakan devaluasi nilai mata uang kertas Rupiah dengan menurunkannya menjadi 10% untuk mata uang Rp1000 dan Rp500. Misalnya untuk mata uang sebesar Rp1000 akan diturunkan nilainya menjadi Rp100 saja.

Sementara untuk mata uang Rupiah pecahan kurang dari Rp100 tidak didevaluasi. Tujuan kebijakan sanering adalah agar nilai Rupiah meningkat tanpa merugikan masyarakat kecil.

3. Menekan Inflasi

Daya beli masyarakat pada masa demokrasi terpimpin menurun tajam disebabkan oleh inflasi yang terjadi sejak tahun 1959 akibat kekacauan politik. Pemerintah pun mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 tahun 1959 agar jumlah uang beredar berkurang.

Untuk menekan laju inflasi, pemerintah juga menetapkan kebijakan pembekuan sebagian simpanan di bank yang memiliki nilai lebih dari Rp25.000. Pemerintah juga menurunkan anggaran belanja setiap instansi pemerintahan dan melakukan pengawasan ketat dalam penggunaan anggaran belanja.

4. Deklarasi Ekonomi

Apa dasar kebijakan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin? Deklarasi Ekonomi atau Dekon yang disampaikan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 28 Maret 1963 menjadi dasar dari kebijakan ekonomi terpimpin yang dijalankan Indonesia saat itu. 

Tujuan Deklarasi Ekonomi adalah membebaskan perekonomian dalam negeri dari imperialisme atau penjajahan oleh pihak asing sehingga tercapai kemajuan ekonomi. Selain itu, Deklarasi Ekonomi ditujukan agar tercapai kondisi ekonomi sosialis dengan cara terpimpin.

5. Dana Revolusi

Dana Revolusi ditetapkan oleh Presiden di tahun 1964 dengan mengeluarkan Kepres Nomor 360 tahun 1964 dan Inpres Nomor 18 tahun 1964. Nantinya dana revolusi yang terkumpul akan dipakai dalam pembiayaan proyek mandataris presiden yang disebut sebagai proyek mercusuar.

Kebijakan Dana Revolusi menyebabkan utang-utang negara meningkat dengan aktivitas ekspor justru berkurang. Tingkat inflasi hingga ratusan kali lipat bahkan mencapai 635,35% di tahun 1966. 

Bidang keuangan negara juga mengalami kekacauan dikarenakan pemberian fasilitas alokasi kredit dengan bunga tertentu ke pihak perseorangan maupun perusahaan yang bukan merupakan sektor produksi.

_________________________________________________________________

Baca juga: Kebijakan Politik Pada Masa Orde Baru | Materi Sejarah Kelas XII

Masa demokrasi terpimpin disebut sebagai era Orde Lama berlangsung sejak tahun 1959 sampai 1965. Pada masa ini, Indonesia kembali menerapkan UUD 1945 yang asli setelah sebelumnya menggunakan UUD Sementara. 

Pada masa ini, ternyata ada banyak sekali inovasi dan kebijakan baru yang memunculkan pro dan kontra dalam masyarakat, ya. Walaupun demikian, beberapa pencapaian juga berhasil di raih dalam masa demokrasi terpimpin ini.

Nah, setelah menyimak penjelasan di atas. Sekarang saatnya kita menguji pemahaman kamu, nih. Yuk, coba kerjakan latihan soal Pijar Belajar terkait materi ini supaya kemampuan kamu jadi mudah terukur. Selain itu, kamu juga bisa menyimak rangkuman materinya, lho, untuk menambah wawasan.

Yuk, coba download Pijar Belajar atau klik banner di bawah ini untuk mulai belajar sekarang!