Kebijakan Politik Pada Masa Orde Baru | Materi Sejarah Kelas XII

Selama memerintah Indonesia selama 32 tahun, ada berbagai kebijakan politik Orde Baru yang diterapkan. Kebijakan politik ini dimaksudkan untuk membuat kondisi politik dan keamanan di Indonesia lebih stabil, mengingat akhir pemerintahan Soekarno tak berjalan baik. 

Berdirinya Orde Baru sendiri bertujuan untuk meletakkan kembali seluruh tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan Pancasila dan UUD 194. Lalu, seperti apa kebijakan yang diterapkan oleh Orde Baru? Simak penjelasannya berikut ini, ya!

Baca juga: Macam-macam Ideologi di Dunia beserta Ciri-cirinya

Kebijakan Politik pada Masa Orde Baru 

Sebenarnya, kebijakan yang dilakukan oleh Orde Baru untuk Indonesia tak hanya kebijakan politik saja, lho. Selain kebijakan politik, Orde Baru juga memberlakukan kebijakan ekonomi, kebijakan di bidang sosial dan keamanan, hingga kebijakan di bidang pendidikan. 

Nah, dalam kebijakan politik, Orde Baru membagi kebijakannya dalam dua bagian, yakni dalam dan luar negeri. Kebijakan dalam negeri di fokuskan untuk memperbaiki kondisi politik Indonesia, sedangkan kebijakan politik luar negeri untuk mengembangkan hubungan Indonesia dengan negara lain.

Dampak kebijakan politik dalam negeri pada masa Orde Baru ini terlihat dengan adanya pemerintahan yang otoriter. Dalam artian, Presiden punya kekuasaan yang besar dan tak terbatas dalam mengatur jalannya pemerintahan. 

Tak hanya itu, dominasi Partai Golkar dalam pemerintahan membuat kondisi politik di Indonesia menjadi dominan untuk satu partai saja. Pemerintah juga cenderung menggunakan gaya pemerintahan yang sentralistik dalam penentuan kebijakan publik dari pemerintah pusat. 

Daftar Kebijakan Politik dalam Negeri pada Masa Orde Baru 

Kebijakan politik pada masa Orde Baru, khususnya kebijakan politik dalam negeri, bertujuan membuat iklim politik Indonesia menjadi lebih kondusif. Dalam perkembangannya, tujuan ini akhirnya membuat Indonesia di dominasi hanya oleh satu partai saja. Oleh karena itu, pada masa ini pemerintahan Indonesia terkesan sentralistik. 

Lalu, apa saja kebijakan politik yang terlaksana pada masa orde baru? Berikut daftarnya.

1. Pemilu 1971

Salah satu pelaksanaan agenda politik yang fenomenal pada orde baru adalah terselenggaranya pemilu pertama di Indonesia. Pelaksanaan Pemilu 1971 pada masa Orde Baru diikuti oleh 9 partai politik, yaitu NU, Parmusi, PSSI, Partai Kristen Indonesia dan PERTI. Ada pula Partai Katolik, Partai Murba, PNI, Golkar dan juga IPKI. 

Walaupun ada cukup banyak partai yang menjadi kandidat dalam pemilu, sayangnya pemerintah hanya berpihak pada satu partai, yakni Golkar. 

Karena keberpihakan tersebut, hasil Pemilu 1971 menghasilkan Golkar sebagai partai pemenang. Hal ini tak hanya terjadi di Pemilu 1971 saja, lho, Sobat Pijar, di Pemilu selanjutnya, Golkar selalu memenangkan suara mayoritas dari pejabat pemerintah dan masyarakat. 

Peserta Pemilu 1971 yang berjumlah sembilan partai hanya sekedar formalitas saja. Akhirnya Soeharto naik lagi menjadi presiden Indonesia dan Sri Sultan Hamengku Buwono IX sebagai wakil presiden. Pemilu juga digunakan untuk memilih DPR dan DPRD se-Indonesia. 

2. Penyederhanaan (Fusi) Partai Politik pada Masa Orde Baru 

Penyederhanaan partai politik dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya untuk menciptakan stabilitas negara. Melihat apa yang terjadi pada masa Orde Lama ketika banyak partai terpecah karena masalah ideologi politik, pemerintah Orde Baru menyederhanakan partai politik menjadi 3 golongan. 

Kebijakan ini dikenal sebagai penggabungan atau fusi partai politik. Penggabungan partai ini tidak didasarkan pada kesamaan ideologi, melainkan kesamaan dalam program kerja. Tiga golongan baru fusi partai tersebut adalah:

• PPP atau Partai Persatuan Pembangunan, partai ini merupakan gabungan dari NU, Perti, PSSI dan juga Parmusi.
• Partai Golongan Karya (Golkar) yang berdiri sendiri tanpa penggabungan dengan partai manapun.
• Partai Demokrasi Indonesia atau PDI, berisi gabungan antara partai PNI, Partai Katolik, Partai Murba, Parkindo, serta IPKI. 

3. Dwi Fungsi ABRI

Sobat Pijar pasti sudah tak asing dengan Dwi Fungsi ABRI. Kebijakan politik pada masa Orde Baru ini membuat ABRI punya peran ganda, yakni sebagai pertahanan dalam bidang keamanan dan sebagai kekuatan dalam aspek sosial serta politik. 

Jadi, Dwi Fungsi ABRI mempunyai peran ganda dalam bidang politik dan pertahanan. Hal ini pun membuat kedudukan ABRI pada masa Orde Baru sangat dominan. Ini terlihat dengan adanya fraksi ABRI di dalam tubuh MPR. ABRI juga diarahkan untuk berperan aktif dalam pembangunan nasional. 

Dwi Fungsi ABRI digagas pertama kali oleh Abdul Haris Nasution, yang kemudian diresmikan oleh Orde Baru lewat UU No.82 Tahun 1982. Dengan adanya Dwi Fungsi ABRI, pemerintah bisa mengakomodasi kebutuhan tentara Indonesia pasca kemerdekaan. 

4. Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila 

Kebijakan Orde Baru lainnya adalah Ekaprasetia Pancakarsa yang lebih dikenal sebagai Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). Pada masa Orde Baru, Soeharto punya tafsir sendiri terhadap Pancasila.

Penafsiran tersebut diantaranya berupa pembenaran atas pembantaian massal pasca peristiwa 1965. Tak hanya itu, Soeharto juga menggunakan Pancasila sebagai asas tunggal dan tidak bisa diganggu gugat, serta menjadikannya sebagai alat kekuasaan. Hal ini kemudian dituangkan dalam TAP MPR No IV Tahun 1978 oleh Soeharto.

Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai Pancasila pada masyarakat, tanpa terkecuali. Tak hanya itu, pemerintah juga melarang ada organisasi yang tidak menggunakan Pancasila sebagai ideologinya. 

Di tahun 1978, Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila berlaku secara nasional. Pegawai negeri sipil yang hendak dilantik akan melakukan penataraan P4, berlanjut di tahun setelahnya penataran P4 diberikan secara menyeluruh kepada masyarakat. 

5. NKK BKK

NKK BKK merupakan program pemerintah yang melarang mahasiswa terjun dalam politik praktis. Program NKK punya kepanjangan Normalisasi Kehidupan Kampus, sedangkan BKK adalah Badan Koordinasi Kemahasiswaan. 

Program dan kebijakan politik pada masa Orde Baru ini diresmikan oleh pemerintah dengan adanya Surat Keputusan Mendikbud No 0457 Tahun 1990. Melalui Daoed Joesoef yang menjabat sebagai menteri pendidikan, rezim Orde Baru membungkam aksi kritis yang mahasiswa lakukan melawan pemerintah. 

Karena kebijakan ini, banyak gerakan mahasiswa yang tak bisa menjalankan misinya untuk mengkritik berbagai kebijakan pemerintah. Kehidupan kampus dan perguruan tinggi diatur sedemikian rupa, sehingga tak membahayakan posisi pemerintah.

Daftar Kebijakan Politik Luar Negeri pada Masa Orde Baru 

Tak hanya di dalam negeri saja, Orde Baru juga membuat kebijakan politik khusus untuk luar negeri. Dengan adanya kebijakan ini, Indonesia bisa menjalin kerja sama politik yang baik dengan negara lain secara bilateral atau multilateral. 

1. Indonesia Masuk PBB

Indonesia menjadi anggota PBB pada tahun 1950. Salah satu peran Indonesia dalam PBB adalah menjaga perdamaian dunia dan memberikan bantuan kemanusiaan. Indonesia juga sering menjadi penengah konflik antar negara yang sedang berperang. 

Masuknya negara Indonesia menjadi anggota PBB adalah untuk menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka dan diakui secara internasional. Salah satu bentuk pengakuan PBB terhadap kedaulatan Indonesia adalah diresmikannya kedaulatan Indonesia lewat Resolusi Dewan Keamanan PBB tahun 1950. 

Indonesia pernah secara resmi keluar dari keanggotaan PBB pada tahun 1965 karena masuknya Malaysia sebagai anggota tidak tetap dalam Dewan Keamanan PBB lho, Sobat Pijar. Meski begitu Indonesia kembali menjadi anggota PBB pada tanggal 28 September 1966 untuk memperbaiki kondisi Indonesia yang belum stabil.

2. Pemulihan Hubungan Diplomatik 

Pada tahun 1965, sempat terjadi konfrontasi berkepanjangan antara Malaysia, Indonesia dan Singapura. Pada masa Orde Baru, konfrontasi tersebut diakhiri dengan beberapa langkah, diantaranya:

• Penandatanganan perjanjian antara Indonesia yang diwakili oleh Adam Malik dan Malaysia oleh Tun Abdul Razak mengenai perbaikan hubungan diplomatik. Perjanjian ini dilangsungkan pada tahun 1966 di Jakarta. 
• Pengakuan Singapura sebagai negara yang merdeka tahun 1966 dan perbaikan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Singapura. Pengakuan tersebut dilakukan dengan kehadiran Perdana Menteri Lee Kuan Yew yang berasal dari Malaysia. 

Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Beijing juga diputus oleh Orde Baru, sebab membuat paham komunis tumbuh subur di Indonesia. Kebijakan politik ini juga membuat Indonesia meniadakan segala hal yang dekat dengan etnis China di Indonesia.

3. Bentuk Kerja Sama Regional dan Internasional 

Kebijakan politik pada masa Orde Baru di bidang luar negeri juga terlihat dengan adanya kerja sama yang berlangsung secara regional dan internasional. Beberapa bentuk kerja sama regional maupun internasional Orde Baru tersebut antara lain:

• Indonesia turut berperan dalam pembentukan organisasi ASEAN, bahkan Indonesia menjadi salah satu negara pendiri organisasi ini. 
• Mengirimkan kontingen Garuda dalam berbagai misi perdamaian dunia.
• Indonesia punya peran aktif dalam gerakan non blok dalam organisasi KTT. 
• Berperan dalam organisasi konferensi Islam yang dilangsungkan secara internasional. 

Dengan kerja sama yang dilakukan oleh Orde Baru, nama Indonesia di kancah internasional mulai mendapatkan perhatian. Kerja sama regional dan internasional ini juga merupakan bentuk pemerintah Indonesia untuk menjalankan misi perdamaian.

4. Bergabungnya Timor Timur 

Ketika Indonesia merdeka, Timor Timur masih berada di bawah jajahan Portugis, Sobat Pijar. Hal inilah yang membuat pergolakan di Timor Timur terus terjadi, sehingga ada keinginan untuk bergabung dengan Indonesia pada 1976. 

Apalagi posisi Timor Timur yang berbatasan langsung dengan daerah Nusa Tenggara Timur dan Barat. Jika tak dijaga keamanannya dengan baik, bisa jadi NTT dan NTB akan masuk dalam jajahan Portugis seperti Timor Timur. 

Soeharto kemudian menggabungkan Timor Timur menjadi provinsi ke-27 Indonesia dan secara resmi bergabung 10 hari kemudian. Walau sudah bergabung dengan Indonesia, fraksi Fretelin berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan sendiri. 

________________________________________________________________

Baca juga: Kondisi Indonesia Pada Masa Awal Kemerdekaan | Politik dan Ekonomi

Kebijakan politik pada masa Orde Baru punya dampak positif dan negatif. Memang ada penyimpangan yang terjadi, namun ada kelebihan yang dibawa Orde Baru sehingga Indonesia lebih terkenal di mata dunia.

Pelajari lebih banyak tentang masa Orde Baru di Pijar Belajar, yuk! Sebagai aplikasi bimbel online, Pijar Belajar menyediakan ribuan latihan soal dan rangkuman materi untuk membantumu belajar kapan pun dan dimana pun. Jadi, nggak ada lagi, deh, ribet dan mager untuk belajar.

Yuk, download Pijar Belajar sekarang!