Kebijakan Politik Luar Negeri pada Masa Orde Baru di Indonesia

Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, atau yang biasa disebut Orde Baru, banyak kebijakan yang ditetapkan. Kebijakan tersebut dikategorikan menjadi dua macam, yaitu kebijakan politik dalam negeri dan luar negeri.

Kebijakan politik luar negeri pada orde baru menekankan pada prinsip utama serta tujuan yang menjadi fokus untuk pertahanan hubungan internasional Indonesia. Salah satu ciri khas dari kebijakan politik luar negeri ini adalah kemajemukan serta solidaritas global. Penasaran apa saja langkah-langkah yang diambil sebagai strategi politik luar negeri di era Orde Baru? Yuk, simak artikel di bawah ini!

Baca juga: Kebijakan Politik Pada Masa Orde Baru | Materi Sejarah Kelas XII

Politik Luar Negeri Bebas Aktif   

Dalam masa pemerintahan Presiden Soeharto dicetuskan kebijakan politik yaitu politik bebas aktif. Ini merupakan semacam pendekatan yang diadopsi oleh Indonesia dan terus diperluas dan dijalankan oleh pemerintahan tersebut. 

Konsep dari bebas aktif ini mengacu kepada prinsip bahwa negara Indonesia akan senantiasa berperan aktif dalam urusan internasional tanpa menjadi bagian yang berasal dari blok politik serta non alignment sembari mempertahankan kemerdekaan maupun otonomi dalam pengambilan keputusan. 

Partisipasi Aktif dalam Organisasi Internasional 

Salah satu ciri khas dari kebijakan politik luar negeri pada masa Orde Baru ini adalah partisipasi aktif dalam organisasi internasional. Indonesia secara aktif terlibat dalam organisasi internasional yang eksis pada masa itu.

Misalnya, ASEAN (Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara), Gerakan Non-Blok (Non-Aligned Movement) serta PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa). Ini merupakan kerjasama internasional pada masa Orde Baru yang dikuti Indonesia. 

Promosi Perdamaian serta Stabilitas Regional 

Indonesia senantiasa berusaha untuk memainkan peran sebagai mediator serta penengah dalam hal penyelesaian konflik secara regional maupun mempromosikan dialog dan diplomasi menjadi suatu sarana penyelesaian sengketa. 

Kemajemukan Hubungan Bilateral  

Ciri khas lainnya dari kebijakan politik bebas aktif yaitu kemajemukan dalam hal hubungan bilateral. Indonesia senantiasa membangun hubungan biilateral yang luas dengan negara-negara lainnya tanpa bergantung pada suatu kekuatan tertentu.

Peningkatan Peran Indonesia dalam Urusan Global 

Kebijakan politik bebas aktif memiliki tujuan lainnya yaitu untuk meningkatkan peran Indonesia sebagai pemain utama dalam hal keperluan global. Hal ini termasuk urusan politik, ekonomi maupun mempromosikan ide-ide serta nilai-nilai Indonesia dalam tingkat internasional. 

Kedaulatan Nasional 

Terakhir, kebijakan ini rupanya juga menekankan terhadap pentingnya kedaulatan nasional serta otonomi dalam hal pengambilan keputusan luar negeri. Tentunya dalam hal ini tanpa menggunakan campur tangan asing secara berlebihan mengenai persoalan dalam negeri.

Pembentukan ASEAN   

Penting diketahui bahwa sejatinya pembentukan Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) merupakan hasil dari kesadaran bersama dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara terhadap pentingnya kerjasama regional dalam menjaga kemajuan berbagai macam bidang di wilayah tersebut. 

Berdirinya ASEAN tentunya tidak terlepas dari adanya latar belakang peristiwa sehingga akhirnya pada negara-negara di kawasan tersebut ingin membentuk kerjasama regional. Latar belakang kesamaan sejarah dalam pembentukan ASEAN adalah hal yang sangat penting dipelajari seperti berikut.

Konferensi Asia-Afrika Bandung 1955 

Salah satu hal yang melatarbelakangi pembentukan ASEAN ialah KAA Bandung 1955. Konferensi ini menjadi titik awal penting dalam perkembangan kesadaran terhadap pentingnya kerjasama regional Asia Tenggara. Tujuannya untuk meningkatkan kerjasama dalam menghadapi tantangan global. 

Zona Netral Asia Tenggara (ZONA) 

Selain KAA 1955, hal lain yang memicu berdirinya ASEAN adalah ZONA. Pembentukan ZONA sendiri diusulkan oleh Indonesia sebagai upaya guna menciptakan wilayah Asia Tenggara yang netral. Walaupun gagasan ini gagal, namun ini adalah cikal bakal pembentukan ASEAN.

Penandatanganan Deklarasi Bangkok 

Indonesia, Filipina, Malaysia, Thailand dan Singapura menandatangani Deklarasi Bangkok untuk mengesahkan ASEAN. Deklarasi ini berguna untuk meningkatkan kerjasama di berbagai macam bidang khususnya ekonomi, politik, sosial serta budaya.

Prinsip Dasar ASEAN  

Prinsip dasar dari ASEAN sudah dijelaskan dalam Deklarasi Bangkok. Hal ini mencakup ketidakcampuran, integritas wilayah, saling menghormati kedaulatan, prinsip non-intervensi, kerjasama non-blok hingga penyelesaian konflik yang dilakukan dengan damai. 

Beberapa negara di kawasan ASEAN pun menugaskan utusan. Beberapa diantaranya Narciso R. Ramos dari Filipina, Thanat Koman dari Thailand, Tun Abdul Razak dari Malaysia dan Rajaratnam dari Singapura. Utusan Indonesia dalam pembentukan ASEAN adalah Adam Malik. 

Indonesia Kembali ke PBB    

Pada 01 Januari 1965, Presiden Soekarno yang memimpin masa pemerintahan Orde Lama mengumumkan bahwa Indonesia telah keluar dari PBB. Namun, pada saat kekuasaan berada di tangan Presiden Soeharto hal tersebut sudah tidak berlaku lagi. 

Presiden Soeharto secara resmi mengumumkan bahwa Indonesia akan kembali melanjutkan kerjasama dengan PBB. Indonesia kembali ke PBB pada tanggal 28 September 1966. Tujuan kembalinya Indonesia ke PBB tidak lain adalah untuk memenuhi kebutuhan serta kepentingan nasional.

Selain itu, kerjasama yang dilakukan dengan PBB ini ditunjukkan untuk memperlihatkan keberadaan Indonesia di dunia internasional serta mendapatkan pengakuan sebagai suatu negara yang sudah merdeka. 

Memperbaiki Hubungan dengan Malaysia   

Perjanjian Indonesia kembali ke PBB tentunya membuat kita mengingat alasan Indonesia keluar dari PBB. Salah satunya tentu saja karena hubungan yang buruk antara Indonesia dan Malaysia. Pada masa Orde Baru, Presiden Soeharto berhasil membuat segalanya sedikit berubah.

Termasuk periode ketegangan serta periode kerjasama yang menjadi lebih baik tidak seperti masa pemerintahan Orde Lama dari Presiden Soekarno. Salah satu langkah yang ditempuh Presiden Soeharto adalah membentuk himpunan persahabatan di antara kedua negara. 

Memperbaiki Hubungan dengan Singapura  

Selain memperbaiki hubungan dengan Malaysia seperti halnya upaya Indonesia memperbaiki hubungan bilateral dengan Malaysia, Indonesia juga berusaha memperbaiki hubungan dengan Singapura. 

Salah satu langkahnya adalah dengan membentuk ASEAN. Selain itu, upaya untuk memperbaiki hubungan dengan Singapura juga dilakukan lewat kerjasama diplomasi bilateral antara Indonesia dan Singapura. 

Memperbaiki Hubungan dengan RRC    

Kebijakan politik luar negeri pada masa Orde Baru lainnya ialah perbaikan hubungan dengan RRC. Presiden Soeharto juga memperbaiki hubungan Indonesia dengan RRC setelah pada masa pemerintahan sebelumnya mengalami masalah. Upaya tersebut diwujudkan dengan usaha diplomatik.

Pada masa awal Orde Baru, hubungan Indonesia dengan RRC diperbaiki setelah sebelumnya mengalami ketegangan ideologis. Pasca normalisasi ini, kemudian akhirnya berhasil membuka kerjasama antara kedua negara tersebut. 

Bergabungnya Timor Timur ke Indonesia   

Bergabungnya Timor Timur ke Indonesia menjadi peristiwa yang sangat ditunggu-tunggu pada masa itu. Timor Timur bergabung ke dalam NKRI pada tahun 1976. Usai berakhirnya koloni Portugal di Timor Timur pada 1975, kemudian situasi politik menjadi tidak stabil. 

Bermunculan sejumlah kelompok bersaing guna memperoleh kendali atas Timor Timur. Namun, rakyat Timor Timur memiliki keinginan untuk bergabung dengan Indonesia. Keinginan rakyat Timor Timur untuk bergabung dengan Indonesia dituangkan dalam Deklarasi Balibo. 

Tujuan deklarasi ini tidak lain adalah untuk meminta agar Indonesia menyerbu serta mengambil Timor Timur. Menariknya, deklarasi ini juga didukung Amerika Serikat serta Australia yang cemas dengan keberadaan FRETELIN dengan dominasi pihak-pihak komunis. 

Baca juga: Apa Alasan Indonesia Masuk Kembali ke PBB? Simak Yuk!

__________________

Kebijakan politik luar negeri pada masa Orde Baru memang beragam. Salah satu yang paling terkenal ialah pembentukan kembalinya Indonesia ke PBB setelah sebelumnya keluar dari PBB pada tahun 1965 atas inisiatif dari Presiden Soekarno. 

Yuk, pelajari materi Kebijakan Politik Luar Negeri Pada Masa Orde Baru secara mendalam di Pijar Belajar! Kamu bisa mengakses ribuan konten pelajaran dalam bentuk video materi, rangkuman, hingga mini quiz dan latihan soal, lho.

Tunggu apa lagi? Unduh Pijar Belajar dan mulai belajar sekarang juga!