Isi Perjanjian Renville, Latar Belakang, dan Dampaknya Terhadap Indonesia

Selain perlawanan bersenjata, perjuangan dengan cara diplomasi juga kerap dilakukan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia, salah satunya adalah Perjanjian Renville. Perjanjian Renville ini dilakukan untuk memperebutkan wilayah Indonesia dari tangan Belanda. Memangnya, apa, sih, isi Perjanjian Renville itu? 

Nah, untuk tahu lebih jauh tentang isi Perjanjian Renville maupun dampaknya, kamu bisa simak pembahasannya di bawah ini.

Apa itu Perjanjian Renville?

Perjanjian Renville adalah sebuah perundingan dan perjanjian yang dilakukan antara pihak Belanda dan Indonesia. Perjanjian ini diselenggarakan sebagai upaya untuk menengahi perselisihan antara Indonesia dan Belanda yang belum menemukan titik temu di perjanjian sebelumnya di Linggarjati. Kapan berlangsungnya Perjanjian Renville itu? Perjanjian Renville dilaksanakan pada 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948. 

Menariknya, tempat Perjanjian Renville ini bukan di gedung atau rumah, lho, melainkan di atas kapal perang Amerika Serikat. Kapal perang tersebut dikenal dengan nama Kapal USS Renville yang sedang berlabuh di Jakarta. Oleh karena itu, alasan mengapa disebut dengan Perjanjian Renville adalah karena sesuai dengan nama kapal tempat berlangsungnya peristiwa tersebut. 

Perjanjian Renville ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 dan melahirkan beberapa kesepakatan, salah satunya adalah gencatan senjata yang diberlakukan di sepanjang Garis Van Mook. 

Latar Belakang Perjanjian Renville

Tentunya Perjanjian Renville nggak terjadi begitu saja, ya. Terdapat beberapa hal yang melatarbelakangi peristiwa ini. Beberapa hal yang menjadi latar belakang Perjanjian Renville adalah sebagai berikut. 

Konflik yang Masih Berlanjut Setelah Perundingan Linggarjati

Sebelum Perjanjian Renville diadakan, Indonesia dan Belanda sudah mengadakan perundingan yang dikenal dengan nama Perundingan Linggarjati. Sayangnya, hasil perundingan tersebut tidak berhasil karena masing-masing pihak menuduh adanya pelanggaran perjanjian. Diketahui bahwa Belanda telah melanggar perjanjian dengan melakukan agresi militer sehingga Indonesia meminta bantuan luar negeri.

Dewan Keamanan PBB Menawarkan Upaya Mediasi

Untuk mengatasi konflik antara Belanda dan Indonesia, Dewan Keamanan PBB menawarkan upaya mediasi dengan membentuk Komite Tiga Negara yang terdiri dari Australia yang dipilih pihak Indonesia, Belgia yang dipilih pihak Belanda serta Amerika Serikat yang dipilih oleh kedua negara.

Komisi Tiga Negara (KTN) atau Good Offices Committee (GOC) meyakinkan Indonesia bahwa kekuatan internal tidak akan menurun selama periode pengalihan kedaulatan dari Belanda ke Indonesia. Selain itu, Indonesia akan mendapatkan perwakilan yang adil.

Adanya Batas Wilayah Garis Van Mook 

Belanda telah menyatakan adanya batas wilayah yang disebut Garis Van Mook, yaitu batas wilayah kekuasaan Belanda pada saat berlangsungnya gencatan senjata. Namun, batas wilayah tersebut dirasa merugikan Indonesia. 

Hal tersebut dikarenakan banyak daerah yang diikutsertakan dalam wilayah kekuasaan Belanda, sedangkan Indonesia hanya disisakan beberapa wilayah saja, seperti sebagian besar Sumatera dan sepertiga Pulau Jawa.

Kondisi tersebut memberikan dampak yang merugikan Indonesia karena secara tidak langsung telah membatasi pasokan makanan, persenjataan dan pakaian bagi pejuang yang berada di garis batas Van Mook.

Tujuan Perjanjian Renville

Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa Perjanjian Renville terjadi pada tanggal 18 Desember 1947–17 Januari 1948 ketika surat perjanjian tersebut ditandatangani. Adapun, tujuan dari diselenggarakannya Perjanjian Renville antara lain adalah:

1. Untuk menunjukkan pada dunia internasional bahwa Republik Indonesia merupakan sebuah negara kecil yang ada di wilayah Indonesia.
2. Sebagai upaya untuk mendirikan sebuah negara persemakmuran di Indonesia.
3. Menghentikan adanya perselisihan setelah kesepakatan Linggarjati.
4. Menghindari terjadinya perang kembali yang akan menimbulkan kerugian lebih besar.

Isi Perjanjian Renville

Setidaknya terdapat 8 poin penting yang dihasilkan dari perundingan atau Perjanjian Renville yang telah ditandatangani pada 17 Januari 1948. Sayangnya, isi dari Perjanjian Renville dianggap merugikan Indonesia karena banyak wilayah Indonesia yang dikuasai Belanda. 

Untuk lebih jelasnya, berikut ini adalah isi dari Perjanjian Renville yang dianggap lebih menguntungkan pihak Belanda dan sangat merugikan Indonesia.

1. Wilayah kedaulatan RI yang diakui oleh Belanda adalah Sumatera, Jawa Tengah dan Yogyakarta.
2. Adanya persetujuan mengenai batas wilayah antara daerah pendudukan Belanda dengan Republik Indonesia.
3. Republik Indonesia selanjutnya akan menjadi bagian dari RIS (Republik Indonesia Serikat).
4. Belanda masih akan tetap berdaulat di Indonesia sampai Republik Indonesia Serikat terbentuk.
5. Republik Indonesia Serikat memiliki kedudukan yang sama dengan Uni Indonesia – Belanda.
6. Belanda bisa menyerahkan kekuasaannya kepada pemerintah Federal sementara, sebelum RIS terbentuk.
7. Pemilihan umum akan diselenggarakan dalam kurun waktu 6 bulan – 1 tahun kedepan dalam pembentukan konstituante RIS.
8. Tentara Indonesia yang masih berada di daerah pendudukan Belanda harus pindah ke wilayah Republik Indonesia.

Dampak Perjanjian Renville

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, isi Perjanjian Renville dianggap merugikan Indonesia karena banyaknya wilayah yang diambil alih kekuasaannya oleh Belanda. Bukan itu saja, berbagai dampak negatif juga muncul dari Perjanjian Renville ini. Beberapa di antaranya sebagai berikut. 

1. Wilayah yang berada di bawah kekuasaan Republik Indonesia semakin berkurang dan menyempit karena banyak yang dikuasai oleh Belanda.
2. Indonesia harus menarik mundur tentaranya yang masih berada di wilayah kekuasaan Belanda.
3. Kabinet Amir Syarifuddin lengser karena dianggap menjual Indonesia kepada Belanda.
4. Pemberlakuan blokade ekonomi oleh Belanda.
5. Adanya upaya memecah belah Republik Indonesia dengan mendirikan beberapa negara boneka seperti Negara Madura, Borneo Barat, Jawa Timur, dan Sumatera Timur.

Tokoh Perjanjian Renville

Dalam upaya mediasi di perundingan Renville tersebut, Indonesia telah mengirimkan beberapa delegasi. Delegasi Indonesia dalam Perjanjian Renville diketuai oleh Amir Syarifudin Harahap. Berikut ini daftar lengkap tokoh Perjanjian Renville yang perlu diketahui. 

Delegasi Indonesia:

1. Amir Syarifudin Harahap
2. Haji Agus Salim
3. Ali Sastroamijoyo
4. Dr. Coa Tik Len
5. Dr. Johannes Leimena

Delegasi Belanda:

1. R. Abdul Kadir Wijoyoatmojo
2. Mr.Dr. Chr. Soumokil
3. Mr. H.A.L. Van Vredenburg

Mediator PBB: 

1. Frank Porter Graham (Amerika Serikat)
2. Paul Van Zeeland (Belgia
3. Richard Kirby (Australia)

____________________________________________________________________

Baca juga: Latar Belakang Pemberontakan DI/TII di Berbagai Daerah

Dapat disimpulkan bahwa isi Perjanjian Renville mengatur tentang pembagian wilayah kekuasaan Indonesia dan Belanda. Namun, hasil perjanjian itu dianggap lebih banyak menguntungkan Belanda ketimbang Indonesia karena pembagian wilayah lebih banyak ditujukan untuk Belanda. 

Oleh karena itu, perjuangan diplomasi Indonesia tidak berakhir sampai situ saja. Yuk, cari tahu tentang perjuangan Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya bareng Pijar Belajar! Aplikasi Pijar Belajar memiliki banyak rangkuman dan video materi super lengkap untuk menambah wawasanmu.

Selain itu, ada juga mini quiz dan latihan soal yang bisa kamu gunakan untuk mengasah pemahaman, lho. Tentunya semua itu bisa kamu akses kapan aja dan dimana aja lewat Aplikasi Pijar Belajar. 

Yuk, rasakan keseruan belajar bareng Pijar Belajar dengan download atau klik banner di bawah ini!