Instrumen Kebijakan Fiskal | Materi Ekonomi Kelas XI

Tahukah kamu kalau pemerintah menerapkan berbagai jenis pajak mulai dari pajak penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan lainnya yang ditarik dari rakyat? Penarikan pajak tersebut nantinya digunakan untuk pembiayaan fasilitas publik. Nah, pajak ini termasuk ke dalam salah satu instrumen kebijakan fiskal.

Pengelolaan pajak yang berjumlah besar tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Agar pajak tersebut bisa dimanfaatkan secara optimal, maka pengelolaannya harus dilakukan berdasarkan strategi yang efektif. 

Selain pajak, sebenarnya masih ada beberapa instrumen kebijakan fiskal lainnya yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatur jumlah pemasukan serta pengeluaran keuangan negara. Sobat Pijar bisa membaca penjelasan lengkap mengenai kebijakan fiskal di artikel ini.

Baca juga: Ciri-Ciri Pembangunan Ekonomi dan Pengertiannya | Ekonomi Kelas XI

Apa Itu Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal merupakan bentuk kebijakan atau strategi yang diterapkan pemerintah melalui Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam menjaga pengeluaran dan pendapatan (berupa pajak) keuangan negara agar tetap stabil.

Mengenai kebijakan fiskal ini diatur di dalam UU No. 17 tahun 2003 mengenai Keuangan Negara. Di dalam UU No. 17 tahun 2003 disebutkan bahwa Presiden sebagai kepala pemerintahan memberi kuasa kepada menteri keuangan sebagai pengelola fiskal untuk mengelola keuangan dan kekayaan negara.

Contoh kebijakan fiskal dan moneter dalam negara bertujuan untuk mengelola keuangan negara dan kondisi perekonomian agar tetap stabil. Pengaturan tingkat suku bunga merupakan contoh kebijakan moneter yang dijalankan bank sentral. 

Sementara itu, kebijakan fiskal terbatas pada pengaturan alokasi pengeluaran negara serta sumber-sumber penerimaan. Alokasi pengeluaran negara tersebut akan dijabarkan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Di negara berkembang, penerapan kebijakan fiskal yang paling tepat ditunjukan dengan tindakan untuk meningkatkan investasi melalui kebijakan capital formation. Output nasional diharapkan akan meningkat ketika ada investasi yang besar masuk. 

Hal ini pada akhirnya akan mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi menjadi lebih optimal. Sementara itu, kebijakan fiskal di negara maju lebih ditujukan kepada mekanisme pembentukan pendapatan nasional sehingga pemerintah bisa berperan besar mempengaruhi jalannya perekonomian.

Sebagian dari kamu tentu pernah mendengar istilah kebijakan moneter. Sebagian orang mengira kedua istilah ini memiliki makna yang sama. Padahal, ada perbedaan kebijakan fiskal dan moneter yang harus dipahami.

Kebijakan moneter ditetapkan oleh bank sentral sementara kebijakan fiskal oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan. Kebijakan moneter mengatur jumlah uang beredar. Kebijakan fiskal mengatur pendapatan dan pengeluaran kas negara.

Tujuan Kebijakan Fiskal

Penerapan instrumen kebijakan fiskal oleh pemerintah memiliki beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Memperluas Peluang Kerja

Tujuan penerapan kebijakan fiskal adalah untuk memperluas peluang kerja di masyarakat dengan cara menggerakkan pos pengeluaran serta penerimaan di dalam APBN. Dengan menggerakkan pos APBN maka investasi semakin besar hingga meningkatkan output nasional.

2. Menjaga Stabilitas Harga Komoditas dan Menekan Laju Inflasi

Kebijakan fiskal diatur oleh pemerintah demi menjaga stabilitas harga-harga komoditas secara umum serta mengontrol laju inflasi. Untuk mencapai tujuan ini, maka pemerintah akan menggunakan instrumen kebijakan fiskal berupa penetapan pajak komoditas dan pajak langsung progresif.

3. Meningkatkan Pendapatan Nasional

Kondisi perekonomian yang kurang baik bisa diatasi salah satunya dengan menerapkan instrumen kebijakan fiskal. 

Untuk memperbaiki perekonomian negara, maka pemerintah akan mengatur jumlah transfer pemerintah (Tr), besar konsumsi pemerintah (G) serta besar pajak (Tx) yang masuk ke dalam APBN negara. Pengaturan pos-pos ini akan meningkatkan pendapatan nasional (Y).

4. Memperbaiki Distribusi Pendapatan Nasional

Salah satu persoalan yang dialami di banyak negara adalah ketimpangan distribusi pendapatan nasional. Ketika pendapatan timpang akan menyebabkan jurang kemiskinan semakin lebar. 

Agar distribusi pendapatan nasional lebih merata, maka pemerintah harus menerapkan instrumen kebijakan fiskal yang tepat. Kebijakan fiskal yang diterapkan pemerintah adalah dengan meratakan pembangunan di berbagai wilayah, investasi berimbang di banyak sektor dan berbagai wilayah negara.

Fungsi Kebijakan Fiskal

Baik kebijakan fiskal dan kebijakan moneter sama-sama memiliki tujuan utama untuk mencapai stabilitas ekonomi. Meskipun memiliki tujuan mencapai stabilitas ekonomi, namun kedua bentuk kebijakan ini memiliki beberapa perbedaan termasuk dari segi fungsi. Berikut tiga fungsi kebijakan fiskal:

1. Fungsi Alokasi

Fungsi alokasi termasuk ke dalam 3 fungsi utama dari instrumen kebijakan fiskal yang diterangkan oleh Musgrave (1959). 

Fungsi alokasi berdasarkan UU No. 17 tahun 2003 mengenai Keuangan Negara menerangkan bahwa fungsi alokasi bertujuan agar anggaran negara diarahkan untuk meningkatkan efektivitas perekonomian, meningkatkan efisiensi, mengurangi pemborosan sumber daya dan mengatasi pengangguran.

2. Fungsi Distribusi

Fungsi distribusi dari instrumen kebijakan fiskal bertujuan agar anggaran negara yang sudah ditetapkan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bisa tersalurkan secara adil sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Indonesia. 

Selain itu, kebijakan anggaran juga harus memperhatikan asas kepatutan yakni APBN dipergunakan untuk kebaikan seluruh masyarakat, sama rata dan sama rasa antar daerah.

3. Fungsi Stabilisasi

Fungsi stabilisasi dalam pengaturan APBN adalah bahwa anggaran pemerintah  yang ditetapkan tersebut dapat menjaga keseimbangan dasar perekonomian dan memelihara stabilisasi. Oleh karena itu, APBN harus dijaga agar terus sustain mengingat betapa strategisnya kebijakan fiskal.

Instrumen Kebijakan Fiskal

Instrumen kebijakan fiskal merupakan sektor yang digunakan oleh pemerintah dalam merumuskan kebijakan fiskal agar perekonomian makro tetap stabil. Ada tiga instrumen yang digunakan meliputi pengaturan sistem perpajakan, politik anggaran dan pinjaman pemerintah.

1. Politik Anggaran

Politik anggaran menjadi instrumen kebijakan fiskal yang dijalankan pemerintah yang terdiri dari anggaran tidak berimbang dan anggaran berimbang. Untuk jenis anggaran berimbang, maka pemerintah akan mengatur pos pengeluaran APBN sama besarnya dengan pos penerimaan. 

Ada dua tujuan utama yang dapat dicapai dengan bentuk anggaran berimbang yakni kepastian anggaran serta peningkatan disiplin. Sementara itu anggaran tidak berimbang terdiri dari anggaran surplus dan anggaran defisit. 

Jenis anggaran surplus merupakan anggaran dengan pos penerimaan lebih banyak dibandingkan pos pengeluaran. Sebaliknya, jenis anggaran defisit merupakan anggaran dengan pos pengeluaran lebih banyak dibandingkan besar pos penerimaan. 

Umumnya, pemerintah akan memilih pos defisit ketika ingin memacu pertumbuhan ekonomi. Sementara anggaran surplus dipilih pemerintah ketika ingin menekan laju inflasi.

2. Sistem Perpajakan

Instrumen kebijakan fiskal berikutnya yang menjadi andalan pemerintah adalah pengaturan tarif pajak. Besaran tarif pajak disesuaikan oleh kondisi perekonomian yang ada di negara tersebut. 

Apabila pemerintah ingin menggerakkan kondisi perekonomian yang sedang lesu, meningkatkan daya beli di masyarakat dan menyerap lebih banyak tenaga kerja maka pemerintah akan menurunkan tarif pajak. 

Sementara itu, jika kondisi sedang inflasi dan pemerintah harus memperbesar kas negara untuk penyelenggaraan program maka tarif pajak akan dinaikkan. Oleh karena itu, kebijakan fiskal berkaitan dengan pengaturan sistem perpajakan. 

3. Pinjaman Pemerintah

Untuk mengejar pertumbuhan ekonomi, pemerintah dapat menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) ataupun obligasi bagi warna negara. Surat Utang Negara (SUN) merupakan surat berharga yang dikeluarkan pemerintah berupa surat pengakuan utang yang dijamin pembayaran pokok dan bunga oleh negara.

Salah satu produk dari instrumen kebijakan fiskal satu ini berupa Surat Berharga Negara (SBN) Ritel yang dijual belikan di pasar saham sebagai produk investasi. Di dalam SBN tersebut tertera informasi besar pokok utang, bunga dan masa berlakunya.

Jenis Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal oleh negara dibagi ke dalam dua jenis yakni kebijakan fiskal ekspansif dan kontraktif. Masing-masing kebijakan fiskal ini akan diterapkan pada kondisi perekonomian yang berbeda tergantung kebutuhan. Berikut penjelasan kedua kebijakan fiskal ini:

1. Kebijakan Fiskal Kontraktif (Contractionary Fiskal Policy)

Bentuk kebijakan fiskal pertama adalah kebijakan fiskal kontraktif. Kebijakan fiskal ini diterapkan dengan cara menaikkan besar pajak dan juga menurunkan tingkat belanja negara. 

Kebijakan fiskal kontraktif diterapkan ketika kondisi perekonomian dalam negeri sedang overheating atau memanas sehingga tekanan permintaan harus diturunkan.  

Metode utama dalam kebijakan fiskal kontraktif adalah menaikkan pemasukkan sehingga pemasukkan lebih banyak dibanding pengeluaran. Tujuan penerapan instrumen kebijakan fiskal kontraktif adalah agar daya beli masyarakat menurun sehingga inflasi bisa berkurang.

Contoh kebijakan fiskal kontraktif yang pernah diterapkan di tanah air adalah kebijakan kenaikan tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP) yang memiliki penghasilan tinggi menjadi sebesar 35%.

2. Kebijakan Fiskal Ekspansif (Expansionary Fiskal Policy)

Instrumen kebijakan fiskal berikutnya adalah kebijakan fiskal ekspansif yang dijalankan oleh negara tatkala kondisi perekonomian sedang buruk yang ditandai oleh tingkat pengangguran tinggi serta penurunan daya beli masyarakat. 

Tujuan diberlakukannya kebijakan fiskal ekspansif adalah agar pertumbuhan ekonomi kembali sehat. Bentuk kebijakan fiskal ekspansif adalah dengan menurunkan besar pajak dan meningkatkan belanja negara agar lebih banyak uang beredar.

Contoh kebijakan fiskal ekspansif yang pernah diterapkan di tanah air adalah penerapan program subsidi dan juga bantuan sosial oleh pemerintah kepada masyarakat sepanjang tahun 2020 hingga 2021 untuk penanganan pandemi Covid 19. 

Kebijakan fiskal ekspansif oleh BKF ini menyebabkan defisit belanja pemerintah besar demi membantu perekonomian rakyat tetap sehat meskipun terkena dampak Covid 19. 

Bentuk instrumen kebijakan fiskal ekspansif berikutnya adalah menaikkan dana desa, menciptakan program padat karya dan menambah tunjangan pegawai pemerintah.

Selain contoh yang disebutkan di atas, sebenarnya masih banyak contoh kebijakan fiskal ekspansif dan kontraktif yang pernah diterapkan oleh Menteri Keuangan RI sepanjang sejarah kemerdekaan Indonesia. Jenis kebijakan fiskal yang dipilih sangat bergantung pada kondisi perekonomian masyarakat saat itu.

Untuk menjaga stabilitas perekonomian makro, pemerintah menggunakan beberapa sektor perekonomian sebagai instrumen kebijakan fiskal. Tiga sektor yang digunakan sebagai kebijakan fiskal tanah air yakni obligasi publik, kebijakan anggaran pemerintah dan juga sistem perpajakan.

____________________________________________________________________

Baca juga: Fungsi Bank Sentral dan Tugasnya│Ekonomi Kelas X

Gimana? Tertarik untuk belajar lebih lanjut tentang instrumen kebijakan fiskal dan materi ekonomi lainnya? Kalau iya, coba belajar bareng Pijar Belajar, yuk!

Sebagai bimbel online, Pijar Belajar menyediakan banyak materi pelajaran untuk kamu, lho, mulai dari mata pelajaran SD, SMP, hingga SMA. Adapun, materi pelajaran itu terdiri dari rangkuman materi, video materi, latihan soal, dan pembahasannya juga, lho. Nantinya, materi pelajaran ini bisa kamu gunakan untuk melatih pemahaman dan pengetahuanmu.

Tenang, Pijar Belajar ini bisa kamu akses kapan aja dan dimana aja, kok. Jadi, kamu bisa belajar dengan lebih fleksibel, deh.

Yuk, download Pijar Belajar sekarang!