pijarbelajar

Sejarah

Kebijakan Fusi Parpol (Partai Politik) di Era Orde Baru

Pijar Belajar

||0 Minute Read|

Review

0

0

Kebijakan Fusi Parpol (Partai Politik) di Era Orde Baru   image

Sobat Pijar tahu tidak, pada masa pemilu orde baru, muncul istilah fusi parpol yang sampai saat ini banyak dibahas, lho. Istilah ini mulai diterapkan di Indonesia sejak tahun 1973 silam. Partai politik yang sejatinya merupakan organisasi rakyat yang dilakukan berdasarkan kehendak dalam suatu negara guna memperjuangkan tujuan politik, harus melakukan fusi atau penggabungan di era Orde Baru. Wah, penasaran gimana ceritanya? Baca artikel ini hingga selesai, yuk!


Baca juga: Pemilu Pertama Orde Baru (1971) Indonesia


Apa Itu Fusi Parpol   

Indonesia menjadi negara yang kaya akan nilai-nilai sejarah. Bukan hanya sejarah bangsa sebelum kemerdekaan saja, akan tetapi masih ada sejarah pasca kemerdekaan yang amat menarik untuk dipelajari lebih jauh.


Seperti halnya sejarah mengenai partai politik yang ada di Indonesia. Pada tahun 1973 silam, muncul suatu kebijakan yang diberikan oleh presiden yang berkuasa pada waktu itu yakni Soeharto yang kemudian dikenal dengan istilah fusi partai politik. 


Fusi partai politik merupakan penyederhanaan maupun penggabungan partai yang dilakukan pada tahun 1973 oleh Presiden Soeharto. Lantas, apa alasan pemerintah Orde Baru melakukan fusi parpol tersebut? 


Tujuan dari penerapan fusi partai politik sendiri tidak lain adalah untuk menciptakan stabilitas politik kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Kebijakan seperti ini dijadikan sebagai syarat mutlak guna mencapai pembangunan ekonomi yang ada di Indonesia pada masa itu.


Seperti keputusan pada umumnya, kebijakan mengenai fusi partai politik rupanya juga bisa memicu pro dan kontra. Beberapa partai yang pro dengan fusi partai politik antara lain Partai Nasional Indonesia dan IPKI. Sementara itu, partai yang kontra ialah Partai Kristen Indonesia serta Partai Katolik. 


Latar Belakang Fusi Parpol   

Seperti halnya kebijakan lain yang dikeluarkan oleh pemerintah, kebijakan fusi partai politik juga dilatarbelakangi oleh suatu hal. Salah satunya yang paling kuat adalah karena tidak stabilnya politik pada masa Orde Baru yang dipicu oleh sistem kepartaian.


Diketahui bahwa pada masa itu jumlah partai politik sangatlah banyak sehingga menimbulkan begitu banyak ideologi serta kepentingan partai. Maka dari itu, fusi partai 1973 digunakan untuk menyederhanakannya. 


Pemilihan umum yang dilakukan pada tahun 1955 sudah berhasil melahirkan hingga 29 partai yang masih ditambah lagi dari independen atau perorangan. Kemudian, Presiden Soekarno pun melakukan fusi partai politik. 


Hal ini juga sesuai dengan peraturan yang sudah dibuat pada tahun 1959 dengan muatan tentang pengakuan, pengawasan maupun pembubaran partai politik. Lalu, pada tahun 1960 diumumkan bahwa hanya terdapat 10 parpol saja yang memperoleh pengakuan dari pemerintah. 


Sejak masa inilah kebijakan tentang fusi partai politik terus berlangsung hingga Presiden Soekarno melepas jabatan dan digantikan oleh Presiden Soeharto. Diharapkan bahwa tujuan penyederhanaan partai politik bisa tercapai dengan baik. 


Dampak Kebijakan Fusi Parpol   

Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tentunya bisa memberikan dampak bagi keberlangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tanpa terkecuali kebijakan mengenai fusi partai politik.


Pada masa pemerintahan orde baru, sebetulnya masih banyak kebijakan yang dikeluarkan selain politik. Misalnya, kebijakan sosial, keamanan, ekonomi hingga pendidikan. Namun, kebijakan di bidang politik khususnya partai politik menjadi yang cukup menarik untuk dikulik.


Stabilitas Politik 

Kebijakan politik yang fenomenal dalam masa Orde Baru ialah penyelenggaraan pemilu Indonesia dengan sistem demokrasi. Dalam penyelenggaraan pemilu pada tahun ini tentu melibatkan banyak parpol. Adapun 3 partai pada masa Orde Baru antara lain Golkar, PPP serta PDI.


Ketiga partai ini merupakan hasil dari kebijakan fusi atau penggabungan partai politik yang dilakukan oleh Presiden Soeharto guna mencapai kestabilan kondisi politik di Indonesia. Diberlakukannya kebijakan ini tentunya didorong oleh kondisi sosial politik pada masa tersebut yang tidak stabil.


Ketidakstabilan ini disebabkan karena sistem kepartaian sebelumnya yang cukup beragam. Mulai dari Partai NU, Perti, PSII, Parmusi, Partai Golkar, IKI, Parkindo, PNI hingga Partai Katolik. Maka dari itu, akhirnya dilakukan fusi partai politik guna mencapai kestabilan tersebut. 


Memangkas Jumlah Partai Pemilu 

Masih ada kebijakan politik lainnya yang ada di Orde Baru. Salah satu yang paling disoroti adalah fusi partai politik. Dasar fusi partai politik yang dilakukan oleh pemerintah tidak lain adalah sebagai bentuk upaya untuk menciptakan stabilitas negara. 


Pada masa Orde Lama banyak sekali partai yang terpecah akibat masalah ideologi politik. Kemudian, pada masa Orde Baru inilah pemerintah mulai menyederhanakan partai politik ke dalam tiga golongan. Kebijakan ini kemudian dikenal dengan nama fusi partai politik.

 

Nama Partai

Terbentuk

PPP (Partai Persatuan Pembangunan)

Fusi partai politik yang membentuk antara lain Partai NU, Perti, PSII serta Parmusi. 

Partai Golkar (Golongan Karya) 

Partai Golkar berdiri sendiri tanpa melakukan penggabungan dengan partai manapun di luar sana. 

PDI (Partai Demokrasi Indonesia) 

Fusi partai politik yang membentuk Partai Demokrasi Indonesia diantaranya PNI, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI serta Parkindo. 


Diharapkan kondisi partai yang lebih sederhana bisa menciptakan nuansa yang seimbang dan stabil dalam bidang perpolitikan di Indonesia. Meskipun pada praktiknya di lapangan, pemerintahan pada masa itu masih berpihak pada Partai Golkar. 


Mengurangi Kepentingan Partai  

Kehadiran partai politik diharapkan mampu menjadi tempat penampungan aspirasi rakyat. Partai dapat dijadikan sebagai sarana berkomunikasi politik yakni partai bertugas guna menyalurkan beragam pendapat maupun aspirasi dari masyarakat kepada pemerintah.


Selain itu, partai politik juga dijadikan sebagai sarana sosialisasi politik agar senantiasa dikenal, dipahami serta dihayati oleh masyarakat secara luas. Sayangnya, dalam penciptaan partai politik seringkali ada maksud dibaliknya.


Akan ada kepentingan partai politik di setiap kontes pemilu yang diadakan di Indonesia. Maka dari itu, guna mengurangi kepentingan partai secara personal yang tidak ada kaitannya dengan urusan negara, maka dimulailah kebijakan fusi partai politik. 


Mengurangi Ideologi Lainnya 

Kemunculan banyak partai politik pada masa Orde Lama tentunya memunculkan banyak pro dan kontra. Setiap pembentukan partai politik tentunya memiliki tujuan tersendiri meskipun dalam ranah kenegaraan. 


Banyaknya jumlah partai politik pada masa itu tentunya bisa memunculkan banyak ideologi. Dikhawatirkan banyaknya ideologi ini akan membuat banyak orang kehilangan ideologi awal Pancasila. Tentunya semangat nasionalisme mereka akan berkurang ke depannya nanti.


Guna mencegah terjadinya hal ini, maka Presiden Soeharto mulai memberlakukan penggabungan partai politik. Jadi, diharapkan semua masyarakat Indonesia tetap berideologi yang sama yaitu Pancasila. 


Timbulnya Persaingan Antar Parpol yang Tidak Sehat  

Adanya fusi partai politik mungkin benar bisa menjadi salah satu cara agar pemerintahan Orde Baru bisa lebih menstabilkan politik di Indonesia. Namun, pada kenyataannya dengan penggabungan partai politik ini pun pada akhirnya juga menimbulkan persaingan tidak sehat antar parpol yang ada.


Dalam pemilu yang diselenggarakan usai fusi partai politik yang dilakukan, akhirnya tercipta persaingan yang tidak sehat. Hal ini karena Partai Golkar sebagai partai pemerintahan pada saat itu masih tetap mendominasi. 


Pemerintah seakan-akan sangat memberikan perhatian khusus bagi Partai Golkar. Rasanya polarisasi politik pun semakin menguat sehingga masyarakat seakan-akan diwajibkan untuk memilih partai politik yang didukung oleh pemerintah pada masa itu yaitu Partai Golkar. 


Baca juga: Kebijakan Politik Pada Masa Orde Baru | Materi Sejarah Kelas XII

_______________________________________


Fusi parpol menjadi salah satu kebijakan politik yang paling disorot pada masa pemerintahan Orde Baru. Setidaknya terdapat 3 penggolongan partai politik. Namun, Partai Golkar menjadi yang paling bisa berdiri sendiri tidak seperti PPP maupun PDI. 


Nah, gimana, sudah paham kan dengan penjelasan Fusi Parpol ini, Sobat Pijar? Jika kamu ingin belajar materinya lebih dalam, yuk mulai belajar di Pijar Belajar! Kamu bisa mengakses ribuan konten dalam bentuk video materi, rangkuman, mini quiz, hingga latihan soal, lho! Banyak banget, ‘kan?


Tunggu apa lagi? Unduh aplikasi Pijar Belajar sekarang juga!




Seberapa bermanfaat artikel ini?

scrollupButton
logo pijarbelajar

Didukung oleh

logo telkom
logo indihome
Image Maps

Gedung Transvision, Jl. Prof. DR. Soepomo No. 139, Tebet Barat, Jakarta Selatan 12810

Image Mail

support@pijarbelajar.id

Image Whatsapp

+62 812-8899-9576 (chat only)

Download Sekarang

playstoreappstore
instagramlinkedIn

© 2021-2024 Pijar Belajar. All Right Reserved

Image MapsGedung Transvision, Jl. Prof. DR. Soepomo No. 139, Tebet Barat, Jakarta Selatan 12810

btn footer navigation

Image Mailsupport@pijarbelajar.id

Image Whatsapp+62 812-8899-9576 (chat only)

Dapatkan Aplikasi

playstoreappstore
instagramlinkedIn

©2021-2024 Pijar Belajar. All Right Reserved