Dwifungsi ABRI di Era Orde Baru

Bukan hanya fusi parpol yang disoroti oleh sejarawan Indonesia. Namun, dwifungsi ABRI juga menjadi salah satu kebijakan Orde Baru yang banyak mendapatkan perhatian secara luas, lho Sobat Pijar. Bahkan, ABRI dianggap sangat identik dengan pemerintahan pada masa tersebut.

Dwifungsi ABRI membuat ABRI itu sendiri memiliki fungsi ganda dalam hal politik serta pertahanan nasional. Dwifungsi ini sekaligus digunakan khususnya untuk memberikan pembenaran terhadap militer dalam hal meningkatkan pengaruhnya di pemerintahan Indonesia. Menarik, ya? Nah, jika kamu tertarik untuk mengetahui lebih lanjut, yuk lanjutkan membaca artikel ini hingga selesai, Sobat Pijar!

Baca juga: Pemilu Pertama Orde Baru (1971) Indonesia

Apa yang Dimaksud dengan Dwifungsi ABRI?  

Indonesia memiliki sejarah politik yang luar biasa. Apalagi ketika memasuki zaman pemerintahan Orde Baru. Pada masa itu, presiden terkait yakni Presiden Soeharto banyak membuat kebijakan yang dikategorikan sebagai kebijakan dalam negeri dan luar negeri.

Salah satu kebijakan dalam negeri yang dikeluarkan oleh Presiden Soeharto adalah dwifungsi ABRI. Kebijakan ini merupakan gagasan yang diterapkan oleh pemerintahan Orde Baru dengan menyebutkan bahwa ABRI, khususnya TNI-AD mempunyai tugas ganda.

Tugas tersebut tidak lain yaitu guna menjaga keamanan sekaligus ketertiban negara dan memegang kekuasaan serta mengatur negara. Dwifungsi bisa digunakan untuk membenarkan militer dalam hal meningkatkan pengaruhnya di dalam pemerintahan Indonesia, khususnya Faksi ABRI. 

Lewat kebijakan dwifungsi seperti ini pada masa Orde Baru, tentara bisa masuk dalam seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Pada masa itu, para perwira militer selama masa pemerintahan Presiden Soeharto memegang posisi kunci pada seluruh tingkat pemerintahan yang ada di Indonesia.

Bahkan termasuk walikota, pemerintahan provinsi, duta besar, peradilan, perusahaan milik negara hingga kabinet Presiden Soeharto. Seiring berjalannya kebijakan tersebut, tentu banyak memicu pro kontra pada masa itu. 

Apa Tujuan Dwifungsi ABRI?  

Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pada setiap masa pemerintahan tentu memiliki tuujuang tersendiri. Tanpa terkecuali kebijakan dalam negeri yang dikeluarkan oleh Presiden Soeharto pada masa Orde Baru.

Diwfungsi ABRI adalah sebuah kebijakan yang dinilai bagus dalam menstabilkan tatanan negara Indonesia. Pada masa pemerintahan Orde Baru tersebut, terbentuknya kebijakan untuk ABRI ini memiliki beberapa tujuan, antara lain:

Sebagai Dinamisator 

ABRI memiliki kemampuan berkomunikasi dengan rakyat yang bagus. ABRI mampu merasakan dinamika masyarakat serta memahami maupun merasakan aspirasi dari rakyat sehingga memungkinkan ABRI guna membimbing serta mendorong masyarakat untuk pembangunan nasional.

1. Menguji sistem keamanan pertahanan rakyat semesta yang ada di lapangan atau lokasi tempat mereka bertugas. 
2. Membantu rakyat dalam seluruh aspek kehidupan termasuk politik, sosial, budaya, ekonomi dan lain sebagainya. 
3. Mengumpulkan permasalahan untuk dicaritahu bagimana cara pemecahannya.

ABRI memilih desa sebagai sasaran utama dalam hal pembangunan. Hal ini karena desa beserta para masyarakatnya merupakan penunjang dalam usaha untuk bela negara. Tentunya pelaksanaan program dinamisator seperti ini banyak mendapatkan tanggapan positif dari masyarakat pada masa itu. 

Sebagai Stabilisator  

Sejatinya, konsep dwifungsi ABRI pertama kali digagas oleh Jenderal Abdul Haris Nasution. Kesadaran yang tinggi yang dimiliki prajurit ABRI tentunya mampu menjadi penangkal efektif terhadap pengaruh negatif dari budaya dan nilai-nilai asing yang masuk ke Indonesia.

Sifat ABRI yang cenderung realistis sekaligus pragmatis tentunya bisa mendorong masyarakat guna menanggulangi masalah-masalah yang berlandaskan kepada tata pilar nyata serta berpijak pada kenyataan situasi maupun beragam kondisi yang dihadapi.

Jadi, dapat dikatakan bahwa ABRI sebagai stabilisator mampu mengutamakan nilai kemanfaatan untuk kepentingan nasional. Kemudian nantinya rakyat akan mampu secara tepat waktu guna menentukan prioritas permasalahan serta sasaran-sasaran yang diutamakan. 

Kekaryaan ABRI   

Tentu banyak orang sudah mengetahui bahwa dwifungsi ABRI memiliki peran ganda dalam bidang politik dan pertahanan nasional. Salah satu tujuan dwifungsi tidak lain adalah kekaryaan ABRI. Ini merupakan bagian dari pelaksanaan dwifungsi untuk mengkaryakan ABRI di bidang sospol.

Bahkan bukan hanya itu saja, melainkan juga bidang sosial budaya, ekonomi, kerohanian serta keagamaan. ABRI lahir dari rakyat, berjuang bersama dengan rakyat dan bukan menjadi tentara profesional model barat. Beberapa fungsi kekaryaan ABRI antara lain:

1. Terwujudnya cita-cita bangsa Indonesia seperti yang termuat dalam UUD 1945. 
2. Tercapainya masyarakat yang adil serta makmur merata baik material maupun spiritual berdasarkan Pancasila serta UUD 1945 dalam wadah NKRI.
3. Tercapainya serta terpeliharanya ketahanan nasional dalam segala bidang sekaligus aspek kehidupan negara maupun rakyat Indonesia. 

ABRI atau TNI-AD dengan kekaryaannya tentunya tidak akan meluncur ke arah militerisme karena senantiasa berpedoman pada Sapta Marga serta Sumpah Prajurit yang juga dijiwai oleh Pancasila serta UUD 1945. 

Apa Dampak Dwifungsi ABRI?  

Kebijakan pada masa Orde Baru, khususnya kebijakan dalam negeri banyak menimbulkan pro dan kontra. Seperti halnya kebijakan dwifungsi yang terus berjalan selama masa pemerintahan Orde Baru tersebut. Tentunya sudah banyak materi pembelajaran yang membahas tentang dwifungsi ini. 

Latar belakang dwifungsi ABRI tidak lain adalah rasa nasionalisme yang tinggi dari para perwira anggota ABRI sehingga mereka pun mempunyai rasa tanggung jawab guna melibatkan diri dalam politik guna menyelamatkan bangsa. 

Tentunya kebijakan dwifungsi dilandaskan pada TAP MPRS No. II Tahun 1969 di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto pada masa itu. Kebijakan yang keluar pada masa Orde Baru ini tentunya memiliki dampak tersendiri.

Dampak dikeluarkannya kebijakan dwifungsi ABRI adalah berkurangnya jatah dari para warga sipil pada bidang pemerintahan karena sudah banyak anggota ABRI yang mendominasi pemerintahan saat itu. Ini kemudian memunculkan kecemburuan yang terjadi di lingkungan masyarakat Indonesia. 

Kemudian, hal ini juga menjadikan tidak transparannya sistem pemerintahan yang ada di Indonesia pada masa itu. Puncak masa kejayaan dwifungsi tersebut ada di tahun 1990an, dimana ABRI memiliki peranan kunci pada sektor pemerintahan mulai dari bupati, walikota, pemprov, duta besar dan lainnya. 

Kenapa Dwifungsi ABRI Dihapus?  

Setelah terus berjaya di masa pemerintahan Orde Baru, kebijakan dwifungsi yang diterapkan ke ABRI akhirnya perlu dilakukan penghapusan. Hal ini tentunya tidak terlepas dari adanya dampak negatif yang diberikan oleh keberadaan dwifungsi ini. 

Penghapusan dwifungsi ABRI pada masa reformasi tentu banyak mendapatkan dukungan dari berbagai macam pihak. Penghapusan dwifungsi yang terjadi pada masa pemerintahan Presiden K.H. Abdurrahman Wahid ini kemudian dituntaskan pada rapat pimpinan ABRI tahun 2000 silam. 

Para pemimpin sepakat guna menghapus kebijakan dwifungsi yang kemudian secara perlahan diberlakukan pada masa pemilu 2004 silam dengan harapan bahwa semuanya sudah akan selesai pada pemilu 2009.

Adanya penghapusan ini tentunya disebabkan karena ditemukan sejumlah permasalahan. Masalah dwifungsi ABRI ini menimbulkan demokrasi menjadi terkikis. Saat diberlakukannya kebijakan dwifungsi, banyak ditemukan pelanggaran HAM sehingga muncul kerusuhan. 

Militer yang memegang senjata dianggap terlampau keras ketika mencampuri urusan sipil negara. Dengan demikian, maka diciptakanlah penghapusan dwifungsi ini seiring dengan runtuhnya rezim pemerintahan pada masa Orde Baru yang dilakukan oleh Presiden Soeharto kala itu. 

Baca juga: Kebijakan Politik Pada Masa Orde Baru | Materi Sejarah Kelas XII

_________________________

Nah, sekarang Sobat Pijar sudah paham bukan bahwa Dwifungsi ABRI merupakan salah satu kebijakan politik dalam negeri yang dicetuskan oleh Presiden Soeharto pada masa Orde Baru? Munculnya kebijakan ini kerap menimbulkan pro kontra sehingga pada masa reformasi atau pemerintahan Gusdur, kebijakan dwifungsi ini pun dihapuskan. 

Untuk memahami materi ini lebih dalam, yuk belajar di Pijar Belajar sekarang juga! Kamu bisa mengakses ratusan bahkan ribuan konten yang tersedia di aplikasi Pijar Belajar, lho! Mulai dari Sejarah, Sosiologi, Ekonomi, Geografi, hingga Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia bisa kamu akses hanya dengan sekali berlangganan saja.

Tunggu apa lagi? Yuk, unduh Pijar Belajar sekarang juga!