Ciri-Ciri Demokrasi Terpimpin beserta Kelebihan dan Kekurangannya

Sobat Pijar, tahukah kamu bahwa Indonesia semenjak proklamasi kemerdekaan telah beberapa kali mengalami perubahan sistem pemerintahan? Salah satu sistem pemerintahan yang pernah diterapkan adalah demokrasi terpimpin. Berbeda dengan kebijakan demokrasi lainnya, Sobat Pijar bisa mengenali demokrasi terpimpin melalui ciri-cirinya. Lantas, bagaimanakah ciri-ciri demokrasi terpimpin itu?

Sebelum menerapkan sistem demokrasi terpimpin, Indonesia menerapkan sistem pemerintahan Demokrasi Liberal sejak tahun 1950 sampai 1959. Sayangnya, selama masa demokrasi liberal kehidupan sosial politik Indonesia tidak pernah mengalami kestabilan secara nasional. 

Untuk mengatasi kondisi tersebut, Presiden Soekarno pun menerapkan sistem pemerintahan baru, yaitu demokrasi terpimpin. Pada artikel ini kita akan bahas lebih jauh tentang pengertian, kelebihan, kekurangan, dan ciri-ciri demokrasi terpimpin.

Baca juga: Masa Demokrasi Terpimpin - Kebijakan Ekonomi dan Politik

Apa Itu Demokrasi Terpimpin 

Demokrasi terpimpin adalah salah satu periode demokrasi di Indonesia yang berlaku sejak tahun 1959 sampai 1965 dengan presiden memegang kekuasaan mutlak atas penyelenggaraan pemerintahan. Masa demokrasi terpimpin dimulai sejak dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 oleh Presiden Soekarno.

Dalam pelaksanaan demokrasi terpimpin dalam periode 1959-1965 terjadi otokrasi di tangan presiden sebagai pemimpin tertinggi negara yang dibantu oleh perdana menteri dengan kabinet yang disebut sebagai kabinet kerja.

Kabinet Kerja era Soekarno terdiri dari Kabinet Kerja I sampai Kabinet Kerja IV dari tahun 1959 sampai 1964. Meskipun diberi nama sebagai demokrasi, nyatanya pada era demokrasi terpimpin sebenarnya asas demokrasi tidak dijalankan dengan benar karena terjadi pembatasan hak politik oleh pemerintah.

Ideologi demokrasi terpimpin dikenal dengan nama Manipol USDEK yang diungkapkan oleh Presiden Soekarno. Manifesto Politik atau Manipol USDEK merupakan 5 gagasan penting untuk revolusi Indonesia. Manipol USDEK ini menjadi ideologi resmi yang diterapkan di Indonesia sekaligus haluan bernegara.

Manipol USDEK terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945, Demokrasi Terpimpin, Sosialisme Indonesia, Ekonomi Terpimpin serta Kepribadian Indonesia. Manipol USDEK pun dijadikan sebagai mata kuliah wajib yang ada di dalam Tujuh Bahan Pokok Indoktrinasi atau Tubapi.

Gagasan ini ditolak oleh surat kabar pro PSI dan Masyumi yang menyebabkan kedua surat kabar dilarang terbit oleh pemerintah.

Latar Belakang Demokrasi Terpimpin

Sebelum menerapkan demokrasi terpimpin, Indonesia menerapkan sistem Demokrasi Liberal sejak tahun 1950 sampai 1959. Demokrasi liberal digantikan oleh sistem demokrasi terpimpin karena demokrasi liberal mendorong berbagai partai politik untuk saling bersaing berebut kekuasaan. 

Kabinet pemerintahan terus berganti yang menyebabkan program kerja kabinet tidak berjalan efektif karena terus dirombak oleh penggantinya. Dewan Konstituante yang dibentuk berdasarkan Pemilu 1955 juga tidak mampu menyelesaikan kewajibannya dalam menyusun UUD baru untuk Indonesia. 

Niat Presiden Soekarno untuk mengubah sistem pemerintahan menjadi demokrasi terpimpin sudah dimulai sejak 6 Mei 1957 dengan membentuk Dewan Nasional. 

Kepala Staf Angkatan Darat saat itu, yakni Mayjen A.H. Nasution, memberikan usulan tertulis kepada Dewan Nasional untuk mengembalikan UUD 1945 sebagai landasan bernegara. Namun, usulan ini ditolak oleh wakil partai Dewan Nasional yang ingin tetap menerapkan UUD Sementara 1950. 

Akan tetapi, akhirnya Presiden Soekarno menyetujui usulan ini. Oleh karena itu, pada 2 Maret 1959, Presiden Soekarno menyampaikan keputusan persetujuan itu depan DPR. Hanya saja, pihak konstituante tidak berhasil menyepakati konstitusi negara meski sudah dilakukan pemungutan suara hingga 3 kali. 

Karena kondisi perpolitikan Indonesia tidak membaik akibat perbedaan pendapat yang semakin memanas antara partai politik. Konflik pun semakin memanas hingga sidang dewan konstituante mengalami masa reses. Presiden kemudian memutuskan untuk mengembalikan konstitusi ke UUD 1945 melalui Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959.

Ciri-Ciri Demokrasi Terpimpin

Demokrasi terpimpin yang diterapkan oleh Presiden Soekarno dilatarbelakangi oleh kondisi sosial politik tanah air yang tidak stabil. Untuk menstabilkan perpolitikan, sistem demokrasi terpimpin yang memusatkan seluruh kekuatan politik di tangan presiden pun diterapkan. Berikut ciri-ciri demokrasi terpimpin:

1. Presiden Memegang Kekuatan Politik Secara Penuh

Pada masa demokrasi terpimpin kekuasaan penyelenggaraan negara terpusat pada Presiden yang pada saat itu adalah Presiden Soekarno. Presiden Soekarno memegang kendali penuh kekuasaan atas lembaga-lembaga negara dengan PKI dan TNI AD di sampingnya.

Presiden juga mempunyai kewenangan penuh dalam menetapkan kebijakan dan mengurangi peran pihak lainnya dalam melakukan pengawasan kebijakan. Bukti besarnya kekuasaan presiden pada masa demokrasi terpimpin adalah pembubaran parlemen DPR yang menolak kebijakan Presiden Soekarno.

Berbagai kebijakan politik dan ekonomi pada masa Demokrasi Terpimpin bisa kamu simak dalam artikel berikut, ya!

2. Pembatasan Peran Partai Politik

Ciri-ciri demokrasi terpimpin selanjutnya yaitu adanya pembatasan peran partai politik oleh pemerintah, dalam hal ini Presiden Soekarno. Hal ini didasarkan pada penetapan Presiden Nomor 7 tahun 1959 yang mewajibkan partai untuk mematuhi syarat berikut:

1. Partai politik haruslah membela dan menerima Pancasila dan Konstitusi 1945
2. Partai Politik harus mempunyai cabang minimal seperempat wilayah Indonesia 
3. Untuk mewujudkan tujuan politiknya maka partai politik harus memakai cara damai sesuai dengan demokrasi
4. Presiden memiliki hak untuk membubarkan partai politik yang diduga memiliki keinginan untuk mendukung pemberontakan dan merongrong pemerintah 
5. Presiden memiliki hak untuk menyelidiki keuangan dan administrasi partai

Penerapan aturan ini menyebabkan sejumlah partai politik yang diakui tahun 1961 berkurang menjadi 9 partai saja. Berdasarkan keputusan Presiden Nomor 128, partai politik yang resmi berdiri adalah PNI, NU, Perti, PKI, Partai Katolik, PSII, IPKI, Partai Murba dan Partindo.

3. Adanya Dominasi Partai Politik Tertentu 

Di dalam sistem demokrasi terpimpin, jumlah partai politik dibatasi dengan syarat-syarat tertentu yang ditetapkan pemerintah. Hal tersebut mendorong terjadinya dominasi partai politik tertentu di pemerintahan. 

Partai politik yang mendukung pemimpin berkuasa akan diberikan pengaruh kuat di pemerintahan. Pada masa Presiden Soekarno, Partai Komunis Indonesia (PKI) memiliki dominasi yang sangat kuat dalam pemerintahan.

Kelebihan Demokrasi Terpimpin

Masa demokrasi terpimpin dimulai dengan berlakunya Dekrit Presiden yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno tanggal 5 Juli 1959 hingga kekuasaan Presiden Soekarno berakhir pada tahun 1966. Demokrasi terpimpin memiliki kelebihan dari segi kestabilan politik. Berikut kelebihan dari demokrasi terpimpin:

1. Politik lebih stabil, hal ini karena pengambilan keputusan bisa dilakukan dengan cepat tanpa menunggu sidang parlemen yang terdiri dari banyak partai politik yang terlalu panjang.
2. Program pemerintah berjalan efektif, pemerintahan yang lebih berpusat membuat pemerintah bisa lebih fokus pada pembangunan negara dan masyarakat. 

Kekurangan Demokrasi Terpimpin

Demokrasi terpimpin yang diterapkan oleh Presiden Soekarno benar-benar menyebabkan jalan perpolitikan tanah air ke luar jalur dan condong bersifat otoriter. Berikut adalah kelemahan dari sistem demokrasi terpimpin:

1. Menghasilkan kebijakan otoriter, kekuasaan mutlak demokrasi terpimpin menyebabkan pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan otoriter sesuai kehendaknya. 
2. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas, hal ini disebabkan penguasa sangat membatasi kebebasan individu dalam menyampaikan pendapat, berserikat bahkan membatasi pers dalam menuangkan produk jurnalis di media. Misalnya media massa yang mengkritik kebijakan penguasa akan langsung dicabut izinnya dan dilarang terbit.
3. Politik luar negeri cenderung condong ke Blok Timur, pada masa demokrasi terpimpin politik luar negeri Indonesia condong ke blok timur atau blok komunis meskipun pemerintah tetap bersikukuh menerapkan politik bebas aktif. Contohnya adalah terjalinnya kerjasama antara Presiden Soekarno dengan negara paham komunis seperti Uni Soviet, Vietnam, Kamboja dan China, dan enggan berhubungan dengan negara barat beraliran kapitalis. 
4. Adanya kebijakan presiden seumur hidup, dalam negara demokrasi pergantian pemimpin terjadi secara periodik sesuai dengan yang sudah ditetapkan konstitusi melalui sistem pemilihan umum (pemilu). Akan tetapi, dalam demokrasi terpimpin ini presiden dapat menerapkan kebijakan sesukanya sehingga tidak ada pergantian pemimpin. 

__________________________________________________________________________

Baca juga: Latar Belakang Pemberontakan G30S PKI dan Kronologinya

Ciri-ciri demokrasi terpimpin yaitu seluruh kebijakan dan kekuasaan tertinggi negara berada di tangan presiden, dalam hal ini yaitu Presiden Soekarno. Demokrasi terpimpin yang diterapkan sejak Dekrit Presiden 1959 menyebabkan sistem demokrasi tanah air keluar jalur.

Belajar lebih jauh tentang Demokrasi Terpimpin dan demokrasi lainnya di Indonesia bareng Pijar Belajar, yuk! Kamu bisa banget menyimak penjelasan lengkapnya melalui rangkuman materi yang ada di Pijar Belajar. Tentunya rangkuman tersebut bisa kamu akses kapan aja dan dimana aja, ya.

Pastikan kamu juga mengerjakan berbagai latihan soalnya, ya, supaya pemahamanmu semakin terasah.

Yuk, download Pijar Belajar atau klik banner di bawah ini untuk mulai belajar sekarang!